Jakarta, PR Politik – Menanggapi peringatan dini tsunami yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pascagempa berkekuatan magnitudo 8,7 di Semenanjung Kamchatka, Rusia, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Novita Wijayanti, S.E., M.M., menekankan urgensi langkah cepat dan terkoordinasi untuk melindungi masyarakat di wilayah terdampak.
“Ini bukan waktu untuk menunggu. Saya mendorong seluruh instansi terkait — terutama BMKG, Basarnas, dan Ditjen Laut — untuk segera mengaktifkan protokol tanggap darurat di wilayah pesisir timur Indonesia,” tegas Novita.
Sebanyak 10 wilayah di Indonesia bagian timur, termasuk Talaud, Halmahera Utara, Manokwari, Sorong, Biak, hingga Jayapura, telah ditetapkan dalam status WASPADA tsunami. BMKG memperkirakan potensi gelombang tsunami setinggi kurang dari 0,5 meter, namun tetap berisiko menimbulkan arus kuat dan bahaya di sekitar garis pantai. Masyarakat pun diimbau menjauhi kawasan pesisir hingga peringatan dicabut.
Novita meminta Basarnas dan pemerintah daerah segera menyiagakan personel, peralatan evakuasi cepat, serta menyiapkan titik-titik pengungsian darurat. Ia juga menekankan pentingnya diseminasi informasi yang cepat, luas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
“Jangan sampai ada wilayah yang terlambat menerima peringatan. Koordinasi lintas lembaga harus berjalan real-time, dan komunikasi ke masyarakat harus ringkas, jelas, dan langsung ke titik risiko,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyoroti perlunya pemetaan ulang wilayah rawan tsunami, pelaksanaan simulasi evakuasi secara berkala, dan pemerataan sarana komunikasi darurat, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang kerap minim akses informasi saat bencana terjadi.
“Kami di Komisi V DPR RI akan terus mendorong percepatan anggaran untuk penanganan bencana, penguatan sarana Basarnas, serta pembaruan sistem peringatan BMKG agar kejadian serupa bisa direspons lebih efektif,” tambah Novita.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII yang meliputi Kabupaten Cilacap dan Banyumas—wilayah pesisir selatan yang rawan tsunami—Novita mengingatkan bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana tidak boleh bersifat musiman.
“Bencana tidak menunggu kita siap. Maka dari itu, pemerintah pusat dan daerah harus hadir bersama rakyat dalam situasi darurat seperti ini,” pungkasnya.
Sumber: fraksigerindra.id
