Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alfons Manibui, memberikan apresiasi atas langkah konkret Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) dalam mempercepat elektrifikasi wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), khususnya di Papua. Ia menilai kunjungan kerja Menteri ESDM dan jajaran PLN ke sejumlah wilayah di Kabupaten Biak dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan energi.
Menurut Alfons, program percepatan elektrifikasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi merupakan cerminan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan nasional.
“Kami berterima kasih atas perhatian yang diberikan untuk wilayah 3T, khususnya Papua. Ini bukti bahwa negara hadir untuk memberikan keadilan energi secara merata,” ujar Alfons dalam keterangan persnya, Jumat (25/7/2025).
Data Kementerian ESDM mencatat, hingga triwulan I tahun 2025, terdapat sekitar 10.068 desa yang belum teraliri listrik dan sebanyak 1,28 juta rumah tangga belum memiliki akses listrik—angka ini setara dengan 1,49 persen dari total rumah tangga secara nasional. Sebagian besar wilayah tersebut berada di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan investasi senilai Rp50,01 triliun yang mencakup pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, serta program listrik desa dari PLN dan bantuan pasang baru listrik.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan rasio elektrifikasi nasional mendekati 100 persen dalam lima tahun ke depan. Dalam RUPTL tersebut juga direncanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar ±69.500 MW, di mana 61 persennya berasal dari energi baru terbarukan (EBT) atau setara dengan 42.569 MW. Strategi ini turut mengandalkan jaringan interkoneksi dan potensi energi lokal, termasuk pemanfaatan kelebihan daya dari kilang LNG Tangguh untuk melistriki kawasan Teluk Bintuni tanpa harus menunggu pembangunan pembangkit baru.
“Kami optimistis seluruh desa akan terang. Program ini sejalan dengan visi ketahanan energi nasional sekaligus mendukung pemerataan pembangunan,” kata Alfons.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Kementerian ESDM, PLN, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program listrik desa. Menurut Alfons, sinergi yang kuat akan menentukan keberhasilan program dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T.
“Apresiasi kami sampaikan kepada Pak Menteri ESDM beserta jajaran, serta seluruh tim PLN yang bekerja keras untuk mewujudkan pemerataan listrik di seluruh Nusantara,” pungkas legislator asal daerah pemilihan Papua Barat tersebut.
Sumber: kabargolkar.com
