Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, mengkritisi tingginya beban marketing fee yang dibebankan sejumlah platform e-commerce besar seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan TikTok Shop terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Ia menyebutkan, potongan biaya pemasaran yang mencapai 9 hingga 12 persen sangat memberatkan dan berdampak langsung pada daya saing produk lokal.
“Ini jelas merugikan UMKM kita. Saat pelaku lokal harus membayar biaya tinggi, produk impor justru masuk dengan harga rendah dan tanpa beban tambahan,” tegas Alifudin.
Politisi asal daerah pemilihan Kalimantan Barat I ini menekankan bahwa beban biaya tinggi dari platform digital memaksa pelaku UMKM menaikkan harga produk mereka untuk menutupi operasional. Akibatnya, produk lokal kalah saing dengan barang impor yang bisa dijual lebih murah.
Ia mengingatkan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena akan menghambat pertumbuhan sektor UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terutama di daerah.
“Peran negara sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang adil dan mendukung produk dalam negeri,” ujarnya.
Alifudin mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) segera merumuskan regulasi yang mengatur batas maksimal marketing fee secara wajar dan berpihak kepada pelaku usaha kecil.
“Harus ada batasan yang jelas. Negara tidak boleh kalah oleh algoritma dan sistem platform digital asing yang tak berpihak pada kepentingan nasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan pemerintah membuka ruang negosiasi dengan penyedia platform digital untuk memberikan skema khusus bagi pelaku UMKM, seperti pemotongan biaya, promosi bersubsidi, atau bentuk kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.
“UMKM butuh dukungan nyata, bukan hanya seremonial. Kalau kita ingin UMKM naik kelas, biayanya jangan terus memberatkan,” kata Alifudin.
Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Barat, ia berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi pelaku UMKM di parlemen dan mendorong lahirnya regulasi yang berpihak pada kepentingan sektor usaha kecil dan menengah.
“UMKM lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal kedaulatan ekonomi bangsa,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
