Bandung, PR Politik – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurdin Halid, menekankan pentingnya kesiapan Perum Perumnas dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu Program Prioritas Nasional. Program ini dinilai krusial untuk mengatasi backlog perumahan nasional dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kunjungan ini adalah dalam rangka kita untuk lebih memahami, mendalami, dan mengetahui program Perumnas terkait Astacita, khususnya program perumahan 3 juta, yakni 1 juta di kota dan 2 juta di desa,” ujar Nurdin kepada wartawan usai Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Bandung, Jumat (11/7/2025).
Nurdin menegaskan, pembangunan satu juta rumah di kawasan perkotaan harus menjadi prioritas utama bagi Perumnas sebagai ujung tombak pelaksanaan program. Karena itu, Komisi VI ingin melihat secara langsung kesiapan Perumnas dari berbagai aspek, mulai dari ketersediaan lahan, kesiapan lokasi, hingga sumber pendanaan.
“Satu juta ini tentu harusnya menjadi prioritas dari Perumnas sebagai ujung tombak yang bisa merealisasikan harapan Pak Prabowo untuk membangun 1 juta rumah. Itu yang ingin kita pastikan, seberapa jauh kesiapan Perumnas, tidak hanya dari sisi lokasi dan lahan, tapi juga pendanaannya,” tegasnya.
Dalam keterangannya, Nurdin juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan PT Semen Indonesia (SIG). Ia menyebut kedua entitas ini sebagai mitra strategis dalam mendukung percepatan realisasi program.
“BTN merupakan supporting utama untuk mewujudkan perumahan 3 juta itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nurdin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius: pembangunan 3 juta unit rumah per tahun atau 15 juta rumah selama lima tahun masa kepemimpinan. Ia menilai target ini hanya bisa tercapai jika lembaga pelaksana, termasuk Perumnas, benar-benar siap menjalankan perannya.
“Pak Prabowo mengharapkan 3 juta rumah per tahun jangan sampai meleset. Nah, sekarang kita ingin tahu prioritas dari Perumnas untuk 1 juta itu, dan seberapa besar kontribusinya terhadap target 3 juta,” katanya.
Terkait pembiayaan, Nurdin menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema subsidi agar masyarakat dapat mengakses rumah-rumah tersebut secara terjangkau. Skema tersebut dirancang untuk mendorong masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, agar bisa memiliki rumah layak dengan kredit bersubsidi.
“Pemerintah ingin membangun rumah yang bisa dijangkau, agar masyarakat bisa hidup lebih layak. Yang tadinya tidak punya rumah, bisa punya rumah melalui skema kredit bersubsidi. Dan skema itu sudah diciptakan oleh negara,” tambahnya.
Ia pun menekankan pentingnya pelayanan yang cepat dan efisien dari Perumnas dalam melayani masyarakat, terutama bagi kelompok sasaran di wilayah perkotaan seperti ASN, pekerja swasta, dan buruh yang memiliki penghasilan tetap namun belum mampu membeli rumah secara tunai.
“Mereka punya kemampuan, tapi tidak cukup untuk membeli rumah dalam waktu singkat. Mereka bisa membayar melalui skema subsidi dari negara,” tegasnya.
Sementara itu, untuk dua juta unit rumah di desa, sasaran utamanya adalah masyarakat yang telah memiliki rumah tetapi dalam kondisi tidak layak huni. Program ini, menurut Nurdin, tidak terlalu berat secara anggaran karena cukup dengan bantuan sekitar Rp15–20 juta per rumah.
“Yang dua juta di desa itu adalah rumah-rumah yang tidak layak huni. Program ini bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat desa, yang tadinya kalau hujan kehujanan dan siang kepanasan, kini bisa tinggal di rumah yang lebih layak,” pungkasnya.
Sumber: kabargolkar.com
