Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, menegaskan pentingnya transparansi dari pihak aplikator ojek online dalam menyikapi polemik yang hingga kini belum terselesaikan terkait tarif dan pembagian pendapatan. Ia menyerukan agar pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mampu menghadirkan solusi yang adil dan menguntungkan bagi seluruh pihak yang terlibat.
“Tolong juga aplikasi-aplikator itu terbuka, jangan ada yang disembunyikan. Contoh, misalnya jasa aplikasi itu berapa sih sebenarnya yang dipungut, karena yang tahu pemungutan itu hanya aplikator itu,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kemenhub di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Hamka menyatakan, permasalahan tarif sebenarnya bisa diselesaikan dengan pendekatan yang mengedepankan asas keterbukaan. Meski tidak menuntut angka tertentu, ia menekankan pentingnya transparansi dalam komponen biaya agar dapat dirumuskan skema pembagian pendapatan yang adil antara aplikator dan mitra pengemudi.
“Saya hanya titip tolong disampaikan kepada aplikator, tolong transparan tarif yang diterima dari penumpang itu berapa sih sebenarnya bisa nggak diaudit Pak. Tugasnya Bapak bisa mengaudit sehingga terbuka,” pintanya kepada pihak Kemenhub.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mendorong agar Kemenhub melakukan audit menyeluruh terhadap struktur biaya yang diberlakukan oleh aplikator. Menurutnya, pengemudi ojek online turut menanggung biaya operasional berupa kendaraan dan tenaga kerja, sehingga perlu ada kejelasan dalam sistem bagi hasil yang digunakan.
“Mudah-mudahan ada jalan keluar dengan baik dan kita ya selanjutnya apa yang terjadi kedepan kita akan pantau dan kita akan dorong semaksimal mungkin agar ada pengertian sama-sama,” pungkas Hamka.
Dengan langkah transparansi dan pengawasan yang lebih ketat, Hamka berharap ke depan tercipta sistem kemitraan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan dalam ekosistem angkutan online di Indonesia.
Sumber: emedia.dpr.go.id
