Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang melakukan penyadapan dalam rangka penegakan hukum, selama dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan menghormati hak privasi warga negara.
“Komisi III mengapresiasi sikap Kejagung yang menjamin penyadapan dilakukan sesuai SOP dan tidak sembarangan. Pastikan tetap berbasis pada penghormatan terhadap privasi warga negara. Dengan adanya mekanisme penyadapan yang sah dan tepat sasaran, penegakan hukum kita pasti bisa menjadi lebih tepat dan akurat,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025).
Politisi NasDem tersebut menilai bahwa penyadapan merupakan salah satu bentuk adaptasi atas perkembangan teknologi yang digunakan dalam sektor penegakan hukum. Menurutnya, metode ini relevan mengingat modus kejahatan yang kian kompleks dan canggih.
“Ini penting agar kita tidak terus ketinggalan zaman dalam melawan kejahatan yang semakin canggih dan lihai,” ungkap dia.
Namun demikian, Sahroni juga menekankan bahwa tindakan penyadapan harus diawali dengan adanya bukti permulaan yang kuat dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Ia mengingatkan agar langkah tersebut benar-benar diarahkan pada tujuan penegakan hukum dan tidak disalahgunakan.
“Pastikan bahwa setiap penyadapan murni untuk penegakan hukum, dan bukan untuk kepentingan di luar itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Kejagung resmi menandatangani nota kesepakatan dengan empat operator telekomunikasi dalam rangka mendukung penegakan hukum melalui penyadapan. Langkah ini menandai kerja sama formal antara lembaga penegak hukum dan sektor telekomunikasi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa penyadapan tidak akan dilakukan sembarangan dan tetap berada dalam kerangka hukum. Ia menekankan bahwa penyadapan dilakukan murni untuk kepentingan penegakan hukum dan bukan untuk tujuan lain.
Dengan adanya kerja sama ini, Kejagung berharap proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.
Sumber: fraksinasdem.org
