Jakarta, PR Politik – Ramai dan viral, akhirnya izin empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel dibatalkan oleh Presiden. Langkah tegas ini menuai apresiasi luas. Namun, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono yang akrab disapa Riyono ‘Caping’, menekankan pentingnya pengawalan dari semua pihak agar keputusan tersebut tak hanya jadi sorotan sesaat dan tambang kembali beroperasi diam-diam.
Riyono menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat dalam pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan sesuai dengan Asta Cita.
“Administrasi Pulau Gag itu hanya memiliki luas 6 ribu Ha, tapi konsensi GN lebih dari 13.000 Ha. Kenapa ini bisa terjadi? Apa dasar pemberian izin konsensi yang melebihi luas daratnya? Ini pasti akan merusak lautnya juga,” tanya Riyono Caping, Anggota Komisi IV DPR RI.
Menurut catatan Mongabay.co.id, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XXI/2023 dengan tegas menyebut bahwa aktivitas penambangan mineral di pulau kecil berisiko menimbulkan kerusakan permanen (irreversible), melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan serta keadilan antargenerasi.
“Jika keputusan MK saja dilanggar, terus mau pakai aturan apa lagi? Keputusan MK adalah keputusan tertinggi yang sudah tidak ada upaya hukum lain. Negara harus hadir dan pastikan kelestarian Raja Ampat sebagai geopark dunia,” tambah Riyono.
Ia juga mengungkapkan, dugaan kerugian ekonomi akibat aktivitas tambang nikel oleh empat perusahaan tersebut dapat dihitung secara jelas dan perusahaan-perusahaan terkait harus bertanggung jawab penuh.
“Sudut pandang sumber daya perikanan kelautan, apa yang terjadi di Raja Ampat sangatlah merugikan berbagai sumber kekayaan di lautnya,” ungkap Riyono.
Ia menegaskan, Raja Ampat adalah ‘rajanya’ biodiversitas kelautan dan perikanan Indonesia. Kawasan ini mencakup dua juta hektare kawasan konservasi perairan dan menjadi rumah bagi lebih dari 1.600 spesies ikan, 75% spesies karang yang dikenal dunia, enam dari tujuh jenis penyu yang terancam punah, serta 17 spesies mamalia laut.
“Nilainya jika diuangkan triliunan, keserakahan macam apa yang tutup mata terhadap kawasan konservasi ini?” tanya Riyono Caping.
Ia mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan perhitungan terhadap nilai kerusakan yang terjadi akibat penambangan tersebut. Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan ketegasan terhadap kerusakan yang terjadi.
“Hasil dari kegiatan wisata Raja Ampat bisa 150 M per tahun, jika rusak gimana? Pihak PT minta untuk membayarnya, harus ada ketegasan oleh pemerintah dalam kasus ini,” tutup Riyono.
Sumber: fraksi.pks.id
