Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Mohammad Toha, menanggapi serius laporan Transparency International Indonesia (TII) dan sejumlah LSM kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyelewengan anggaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan jet pribadi untuk para anggotanya pada Pemilu 2024. Ia meminta KPU bersikap kooperatif dan KPK bertindak profesional dalam menangani kasus tersebut.
“Jika terbukti ada penyimpangan dalam pengadaan jet pribadi atau sebaliknya, maka hukum harus ditegakkan. Saya berharap KPK bekerja secara profesional dan transparan,” ujar Toha, Jumat (9/5/2025).
Toha menyebut skandal sewa jet pribadi yang melibatkan KPU periode 2022–2027 sempat menjadi perhatian luas di media nasional dan internasional. Ia menilai isu tersebut telah menjadi aib yang mencoreng citra lembaga penyelenggara pemilu.
“Skandal ini sudah menjadi opini publik. Maka penting bagi semua pihak, termasuk KPU, untuk meresponsnya dengan terbuka dan bertanggung jawab,” lanjutnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V itu mengungkapkan bahwa sebenarnya temuan ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran oleh KPU telah muncul dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, saat itu tidak langsung direspons oleh penegak hukum.
Toha juga menyampaikan apresiasi kepada TII dan berbagai LSM yang melaporkan dugaan penyelewengan tersebut sebagai bagian dari kontrol publik.
“Saya mengapresiasi pelaporan TII dan LSM. Ini juga bagian dari demokrasi yang sehat. Tapi di sisi lain, kita juga tetap harus menghargai kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024,” kata anggota DPR empat periode itu.
Lebih lanjut, Toha menyampaikan bahwa kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi KPU ke depan. Ia menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“KPU perlu memperkuat pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien, memprioritaskan kebutuhan yang benar-benar penting,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pengadaan yang baik, seperti keterbukaan informasi, efisiensi anggaran, dan pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.
Sumber: fraksipkb.com
