Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyoroti seriusnya persoalan tambang ilegal serta lemahnya kontrol harga komoditas timah nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) dan PT Timah pada Rabu (14/5/2025).
Kawendra menyatakan bahwa praktik pertambangan ilegal di Indonesia sudah sangat masif dan tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Ia menyebut data yang diterima justru mengindikasikan bahwa jumlah aktivitas tambang ilegal kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan yang terpantau saat ini.
“Tambang ilegal menjadi salah satu problem yang luar biasa. Bahkan setelah kita update, bisa jadi jumlahnya jauh lebih besar yang ilegal,” tegas Kawendra dalam rapat.
Politisi dari Fraksi Gerindra tersebut juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berani dan berintegritas tinggi untuk memberantas tambang ilegal. Ia mengaitkannya dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola negara yang kuat, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Kita sudah terlalu banyak memperdayakan orang pintar. Atau orang pintar itu banyak yang tidak jujur juga, Pak. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak di sana, dengan keberanian dan background Kopassus, bisa memberesi hal tersebut,” ucap Kawendra kepada jajaran direksi MIND ID.
Ia mendorong MIND ID untuk segera menyusun langkah konkret dan terukur dalam menangani persoalan tambang ilegal. Kawendra meminta adanya rencana kerja jangka pendek yang dapat segera dipantau kemajuannya.
“Katakanlah buat plan, cara menyelesaikannya seperti apa. Misalkan untuk jangka dua bulan, berapa selesainya. Nanti kita undang lagi ke sini untuk update,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kawendra juga mengangkat isu harga timah global yang dinilai tidak menguntungkan posisi Indonesia. Ia mempertanyakan mengapa Indonesia, yang bersama China dan Peru menjadi negara pemilik cadangan timah terbesar di dunia, justru tidak memiliki kontrol dalam penentuan harga pasar.
“Ketika kami di London kemarin, ada satu pembahasan menarik, yaitu soal harga. Kita sebagai salah satu pemilik stok timah terbesar selain China dan Peru, harusnya punya kendali yang lebih privilege dalam menentukan harga ini. Bukannya kita ikut-ikutan,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Kawendra mengusulkan pembentukan bursa logam baru di Indonesia. Menurutnya, pembentukan Indonesia Metal Exchange merupakan bentuk keberanian dan upaya memperkuat posisi tawar Indonesia dalam pasar logam dunia.
“Kemarin kita diskusi, kenapa kita tidak berani bikin bursa baru? Indonesia Metal Exchange. Konsolidasi dengan beberapa negara. Apalagi dengan adanya perang dagang seperti ini, ini kan seperti tes nyali kita juga,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Kawendra menyoroti pentingnya digitalisasi sistem pengelolaan pertambangan guna mengurangi kebocoran dan meningkatkan akurasi pelaporan. Ia menyebut bahwa beberapa perusahaan tambang besar seperti Freeport sudah menerapkan sistem digital dan mendorong PT Timah untuk segera mengikutinya.
“Soal digitalisasi ini sebuah keniscayaan. Mind ID saya sudah lihat, Freeport sudah berbasis digital plan. Jadi apa adanya sesuai dengan realisasi di lapangan. Itu mungkin bisa diimplementasikan di Timah juga,” pungkasnya.
Sumber: fraksigerindra.id
