Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI, Zulfikar Suhardi, mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tarif potongan biaya jasa aplikator yang dikenakan oleh aplikasi transportasi online maupun e-commerce kepada para mitra di Indonesia. Menurutnya, besaran potongan yang diterapkan saat ini terlalu tinggi dan merugikan pelaku usaha serta mitra pengemudi.
“Memang pemerintah sebaiknya mengkaji ulang terkait tarif aplikasi yang ada di Indonesia ini,” kata Zulfikar kepada awak media di Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025.
Politikus Partai Demokrat itu menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat, terutama para mitra pengemudi ojek online (ojol) yang mengandalkan aplikasi sebagai sumber penghasilan utama. Ia membandingkan dengan negara lain yang potongan biayanya jauh lebih rendah.
“Potongan yang dilakukan biaya jasa aplikator di negara lain tidak sampai 10 persen. Hal ini jauh berbeda dengan Indonesia yang dikenakan potongan hingga 20 persen,” ujarnya.
Ia menilai, potongan yang besar justru bertentangan dengan tujuan para pengemudi bergabung sebagai mitra aplikasi, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Ini pasti memberatkan ke driver, mereka tujuannya menjadi driver ojek online (ojol) agar bisa lebih sejahtera, tetapi kalau potongannya terlalu tinggi bukannya sejahtera untuk diri sendiri, tapi malah menyejahterakan konglomerat,” tegas Zulfikar.
Tak hanya pada sektor transportasi online, ia juga menyoroti praktik serupa yang terjadi di platform e-commerce. Ia mencontohkan adanya pelaku usaha yang harus menerima potongan hingga seperempat dari total hasil penjualannya.
“Ada penjual yang mencairkan hasil jualannya di e-commerce senilai Rp400 juta, tetapi mereka kena potongan aplikasi sebesar Rp100 juta. Ini sudah terlalu besar,” ujar Zulfikar.
Meski mengakui bahwa kehadiran aplikasi transportasi online dan e-commerce sangat membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produk dan menjangkau konsumen, Zulfikar menegaskan bahwa pemerintah tetap harus berpihak kepada masyarakat.
“UMKM memang terbantu dengan kemudahan platform digital saat ini, tetapi pemerintah juga harus berada di pihak masyarakat, sehingga tarif yang terlalu tinggi bisa sedikit ditekan dengan penguatan regulasi yang berlaku,” pungkasnya.
Sumber: fraksidemokrat.com
