Jakarta, PR Politik – Sektor energi diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional dalam satu dekade ke depan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa pengembangan energi bersih dan hilirisasi industri mampu menciptakan hingga 6,2 juta lapangan kerja baru dan menarik investasi sebesar Rp1.682 triliun.
“Transformasi energi bukan hanya soal pengurangan emisi, tetapi peluang besar untuk menciptakan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja,” ujar Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yulisman, di Jakarta, Senin (28/7).
Komisi XII, menurut Yulisman, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan percepatan investasi di sektor energi melalui regulasi yang pro-bisnis, pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran, serta pengawasan berbasis transparansi. Ia menilai bahwa tren global menuju energi hijau menjadi peluang strategis yang harus dimanfaatkan Indonesia untuk menjadi pusat investasi energi di kawasan.
“Dengan potensi energi terbarukan yang mencapai 3.600 gigawatt, kita harus memastikan roadmap ini berjalan tepat waktu agar Indonesia menjadi pemain utama di Asia Tenggara,” tegasnya.
Yulisman juga menyinggung pentingnya implementasi kebijakan energi nasional yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 22 Tahun 2017, yang menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025. Selain itu, sinkronisasi antara Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2035 menjadi krusial untuk memastikan transisi energi berlangsung secara terukur dan berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 5,3 GW dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 10 GW pada tahun 2030 sebagai bagian dari penguatan ekosistem energi bersih. Langkah ini juga menjadi fondasi penting dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik yang turut mendukung hilirisasi serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
“Jika eksekusi proyek dilakukan tepat waktu, Indonesia tidak hanya memenuhi target EBT, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menciptakan dampak ekonomi yang inklusif,” tambah Yulisman.
Ia menekankan bahwa insentif fiskal, kepastian hukum, serta penguatan infrastruktur merupakan kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif.
“Pemerintah harus memastikan roadmap ini jelas dan implementasinya terukur, sehingga manfaat ekonomi dan lapangan kerja segera dirasakan masyarakat,” pungkas legislator asal daerah pemilihan Riau II itu.
Sumber: kabargolkar.com
