Jakarta, PR Politik – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Rizal Sampurna, Warga Negara Indonesia (WNI) asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Ia menilai kejadian tragis ini mengindikasikan masih banyaknya celah dalam sistem perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan keimigrasian Indonesia.
“Komisi XIII sangat berduka atas peristiwa yang terjadi dan semoga keluarga yang ditinggalkan tetap diberi kesabaran dan ketabahan. Komisi XIII bersama dengan komisi terkait di DPR dan pemerintah akan terus mencarikan solusi terbaik agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak berulang terjadi,” kata Willy, Rabu (14/5/2025).
Rizal dilaporkan bekerja sebagai operator judi online (judol) dan diduga menjadi korban perdagangan orang setelah diberangkatkan secara ilegal ke Kamboja. Ia meninggal dunia dalam waktu dua pekan setelah mulai bekerja, dengan penyebab yang disebut sebagai serangan jantung. Namun, pihak keluarga menegaskan Rizal tidak memiliki riwayat penyakit tersebut.
Jenazah Rizal akhirnya berhasil dipulangkan setelah dua bulan perjuangan pihak keluarga. Awalnya, biaya pemulangan akan ditanggung oleh Pemkab Banyuwangi. Namun, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mengeluarkan nota diplomatik kepada kepolisian Kamboja, meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan tempat Rizal bekerja untuk menanggung seluruh biaya pemulangan.
Willy mengapresiasi sinergi antara Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, dan masyarakat sipil dalam proses pemulangan jenazah Rizal. Ia juga menanggapi kritik publik terhadap proses tersebut sebagai masukan yang konstruktif demi perbaikan ke depan.
“Adapun berbagai kritik terhadap proses ini harus dilihat dalam kerangka yang konstruktif untuk terus membangun sistem yang lebih baik. Kita memang perlu terus meningkatkan kerja sama dengan negara-negara seperti Kamboja, Thailand, dan lainnya yang sering menjadi destinasi PMI kita,” tutur Willy.
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi isu keimigrasian dan HAM, Willy menekankan pentingnya penanganan menyeluruh terhadap faktor-faktor pendorong dan penarik perdagangan orang. Kemiskinan dan pengangguran di dalam negeri serta janji-janji pekerjaan menjanjikan di luar negeri menjadi modus utama sindikat.
“Kami mendesak agar proses keimigrasian betul-betul dioptimalkan untuk mencegah keberangkatan WNI sebagai tenaga kerja ilegal di luar negeri. Ini juga bagian dari perlindungan HAM negara kepada warganya, khususnya dalam hal mendapatkan kerja dan penghidupan yang layak,” jelasnya.
Willy menyebut Rizal diberangkatkan oleh agen ilegal bersama sekitar 20 WNI lainnya melalui jalur nonprosedural, dan kemudian dipekerjakan sebagai scammer judol di Kamboja. Ia menilai lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya negara menjadi faktor utama lemahnya pengendalian terhadap keberangkatan pekerja migran nonresmi.
“Namun harus diakui juga bahwa sistem pengawasan orang Indonesia di luar negeri yang kita miliki memang harus terus dikembangkan sebagai jaminan kehadiran negara terhadap semua warga negaranya,” ungkap legislator dari Fraksi NasDem tersebut.
Willy mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk instruksi tegas untuk menindak sindikat perdagangan orang.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan situasi push factor dan pull factor yang menyebabkan warga Indonesia nekat bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal. Menurutnya, solusi jangka panjang adalah memperbaiki kebijakan ekonomi dan kesejahteraan.
“Hal ini penting untuk memperbaiki aturan-aturan untuk melindungi PMI dan WNI di luar negeri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Willy menilai sejumlah program yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo telah mengarah pada solusi akar masalah tersebut, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang bertujuan mengurangi beban ekonomi masyarakat dan menekan migrasi kerja ilegal.
“Beban ekonomi penghidupan diminimalisir dengan Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan program-program serapan lapangan kerja yang juga akan segera terlihat hasilnya,” ucap Willy dengan nada optimistis.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga telah memberikan arahan tegas kepada aparat penegak hukum untuk menindak sindikat TPPO yang menjerat WNI agar bekerja di luar negeri melalui jalur nonresmi.
Sumber: fraksinasdem.org
