Lampung Timur, PR Politik – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja strategis ke Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, guna mensosialisasikan paradigma baru pengelolaan kawasan konservasi. Dalam acara silaturahmi bersama kepala desa penyangga TNWK, Menhut menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi keanekaragaman hayati sekaligus menjamin keamanan masyarakat lokal.
Langkah ini ditandai dengan penetapan TNWK sebagai proyek percontohan nasional untuk pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) serta peluncuran tahap awal (soft launching) sistem pembatas (barrier) permanen.
Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kelestarian gajah Sumatera, yang merupakan salah satu satwa kesayangan beliau. Menhut mengungkapkan bahwa selama puluhan tahun, hampir satu juta warga di perbatasan TNWK hidup dalam risiko konflik satwa tanpa zona penyangga yang memadai.
“Seperti yang kita ketahui, Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap Taman Nasional Way Kambas, Gajah merupakan salah satu hewan kesayangan beliau, komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga populasi gajah dan mengakhiri secara permanen konflik manusia-gajah,” ujarnya.
Sebagai bentuk nyata, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pembatas permanen sepanjang 138 kilometer. Sistem ini akan diuji kekuatannya secara langsung menggunakan gajah dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan keamanan warga dari kerugian ekonomi maupun ancaman jiwa.
Menhut menjelaskan bahwa 57 taman nasional di Indonesia selama ini terjebak dalam krisis operasional karena ketergantungan pada APBN. Untuk itu, TNWK dipilih sebagai lokasi pertama implementasi mekanisme pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) dan obligasi keanekaragaman hayati.
Melalui skema ini, perusahaan dapat membeli kredit karbon dari hasil restorasi hutan di TNWK. Dana yang terkumpul akan diputar kembali untuk penguatan patroli, penanganan spesies invasif, dan pencegahan kebakaran hutan. Penyesuaian zonasi sementara juga dilakukan sesuai UU 32 Tahun 2024 untuk memfasilitasi kegiatan karbon di zona pemanfaatan.
“Dalam merancang proyek ini, kami menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan keanekaragaman hayati TNWK yang tak ternilai harganya,” jelasnya.
Program ini dirancang agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam konservasi. Warga setempat akan dilibatkan dalam penanaman pohon endemik dan menjaga hutan, serta mendapatkan manfaat finansial dari setiap kredit karbon yang dihasilkan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini. “Jika kita ingin hasil konservasi meningkat, maka taman nasional harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Tentunya, ini menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi kami atas perhatian Presiden yang luar biasa,” ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyebut pembangunan pembatas dan proyek pembiayaan ini sebagai era baru bagi wilayahnya. “Masyarakat kami selama ini tidak hanya belum signifikan memperoleh manfaat dari keberadaan TNWK, tetapi juga terus menanggung dampak konflik dengan satwa liar,” pungkasnya.
sumber : Kemenhut RI
