Bekasi, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilainya sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pernyataan itu disampaikan Wardatul saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Sentra Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Jumat (11/7), guna meninjau kesiapan lokasi yang akan dijadikan Sekolah Rakyat.
“Presiden Prabowo menggagas pembangunan Sekolah Rakyat secara masif agar anak-anak dari keluarga tidak mampu mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan gratis dan berkualitas,” ujar Wardatul.
Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar rakyat yang telah dijamin dalam UUD 1945, dan Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata dari implementasi amanat konstitusi tersebut.
Wardatul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan khusus untuk pelajar dari keluarga miskin ekstrem agar mereka dapat memperoleh pendidikan yang gratis dan bermutu. Ia menyebut Presiden Prabowo memahami bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam memutus mata rantai kemiskinan.
“Bapak Prabowo menyadari bahwa pendidikan harus bisa memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat yang tergolong tidak mampu untuk memutus mata rantai kemiskinan,” tambahnya.
Mengenai mekanisme penerimaan siswa, Wardatul berharap proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan adil agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, mengingat keterbatasan kuota siswa. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Sosial sebagai pelaksana program telah menetapkan kriteria berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu Desil 1 dan Desil 2—kelompok 20 persen keluarga termiskin.
“Dalam penyaringan calon siswa Sekolah Rakyat, Kemensos berpatokan kepada DTSEN. Dua kriteria utama calon siswa Sekolah Rakyat adalah masuk dalam Desil 1, yaitu 10 persen keluarga termiskin menurut DTSEN. Lalu, masuk dalam Desil 2, yaitu 11–20 persen keluarga termiskin dalam DTSEN,” jelas Wardatul.
Ia juga menegaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi juga pendidikan karakter dan kegiatan kokurikuler. Pendidikan karakter dijalankan melalui sistem asrama dan dikuatkan dengan nilai-nilai keagamaan.
“Dalam hal pendidikan karakter, selain memperkuat nilai-nilai kebangsaan, saya menekankan pentingnya pendidikan keagamaan untuk membentuk dasar kepribadian siswa, membekali mereka dengan nilai-nilai moral dan etika, serta dapat mendorong siswa untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas diri, baik dalam aspek spiritual maupun intelektual,” tegasnya.
Wardatul turut mengapresiasi fasilitas modern yang tersedia di Sekolah Rakyat Sentra Pangudi Luhur, seperti ruang kelas, asrama, kantin, tempat ibadah, dan sarana olahraga. Menurutnya, konsep pendidikan terpadu ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang fokus dan kondusif bagi siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu.
Ia juga menyoroti pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran, seperti ketersediaan tablet untuk siswa dan smart board untuk guru di setiap ruang kelas. Menurutnya, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang modern dan berkualitas.
“Ini membuktikan bahwa Sekolah Rakyat dipersiapkan dan dikelola dengan sangat baik. Dengan fasilitas terbaik yang diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat, saya berharap dapat mendukung kualitas proses pembelajaran siswa. Ketika sebuah sekolah memiliki fasilitas yang lengkap dan berkualitas, dapat mempengaruhi suasana belajar, perkembangan akademik, serta kenyamanan mental dan fisik anak-anak,” tutup Wardatul.
Sumber: fraksigerindra.id
