Badung, PR Politik – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai langkah strategis untuk menekan beban subsidi energi yang setiap tahun membebani anggaran negara. Ia menyebut subsidi energi melalui BUMN hampir mencapai Rp120 triliun, dengan porsi terbesar digunakan untuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM) seperti solar dan pertalite.
“Subsidi BUMN kita hampir Rp120 triliun dan mayoritas digunakan untuk kendaraan, baik solar maupun pertalite. Salah satu opsinya adalah bagaimana masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik,” ujar Haryadi dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI bersama PT PLN (Persero) di Kabupaten Badung, Bali, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu direspons melalui kebijakan jangka panjang yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi. Ia menilai perkembangan infrastruktur kendaraan listrik menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan bertambahnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah, termasuk kehadiran SPKLU mobile yang menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan titik pengisian daya.
Bambang menegaskan bahwa percepatan pembangunan SPKLU tidak bisa hanya mengandalkan PT PLN (Persero), tetapi perlu melibatkan sektor swasta. Ia bahkan mengusulkan agar pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya diwajibkan menyediakan SPKLU untuk mendorong minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik.
“Kalau perlu kita himbau secara masif, seluruh mal wajib ada SPKLU. Awalnya memang harus dipancing dulu. Masyarakat selalu bertanya, ngisi di mana? Kalau infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” katanya.
Dari sisi biaya operasional, Bambang meyakini kendaraan listrik lebih efisien dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Berdasarkan diskusinya dengan pelaku industri, biaya penggunaan kendaraan listrik diperkirakan sekitar Rp1.600 per kilometer, lebih rendah dibandingkan BBM.
Ia juga menyoroti tren penurunan harga kendaraan listrik yang semakin terjangkau. Jika sebelumnya harga mobil listrik berada di atas Rp1 miliar, kini tersedia model dengan kisaran harga Rp400 juta hingga Rp200 jutaan.
“Ketika harga mulai turun dan infrastrukturnya tersedia, masyarakat akan beralih. Ini akan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dan pada akhirnya mengurangi beban APBN,” ujarnya.
Komisi XII DPR RI, lanjutnya, akan mendorong penyusunan regulasi yang lebih tegas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk melalui skema pajak dan dukungan fiskal lainnya. Ia menekankan bahwa transisi energi bukan semata persoalan teknologi, melainkan juga kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.
“Yang paling penting, negara tidak terus-menerus memposisikan APBN untuk konsumsi BBM. Kita harus berani beralih ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
