Jakarta, PR Politik — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menegaskan bahwa penanganan pascabencana banjir di Sumatera Barat (Sumbar), Aceh, dan Sumatera Utara (Sumut) tidak boleh hanya berfokus pada pemulihan infrastruktur pendidikan. Ia menekankan pentingnya pemulihan psikososial bagi siswa dan guru terdampak sebagai prioritas utama pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kemendikdasmen merilis data terbaru yang mencatat 1.009 sekolah terdampak di tiga provinsi—310 sekolah di Aceh, 385 di Sumut, dan 314 di Sumbar. Menurut Kurniasih, kerusakan yang begitu besar tidak hanya berdampak pada fisik bangunan, tetapi juga menimbulkan tekanan mental bagi anak-anak dan tenaga pendidik.
“Kerusakan sekolah tidak hanya meruntuhkan ruang belajar, tetapi juga mengguncang rasa aman anak-anak. Kita harus ingat bahwa mereka baru saja melewati pengalaman traumatis—terjebak banjir, kehilangan barang, bahkan harus mengungsi,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (8/12/2025).
Laporan dari berbagai lembaga humanitarian menunjukkan banyak anak pengungsi mengalami stres, ditandai perilaku mudah menangis, takut berpisah dari orang tua, sulit tidur, serta kesulitan berkonsentrasi saat belajar.
“Pembelajaran di posko pengungsian tidak boleh disamakan dengan pembelajaran reguler. Fasilitas boleh sederhana, tapi pendekatannya harus ramah psikologis. Anak butuh aktivitas pemulihan, bukan tekanan,” tegas Kurniasih.
Ia mendorong pemerintah daerah menggandeng konselor sekolah, psikolog, relawan MHPSS, serta tenaga pendidik untuk menggelar kegiatan trauma healing, kelas kreatif, seni, hingga permainan terstruktur sebagai dukungan pemulihan psikologis.
Kurniasih juga menekankan bahwa guru tidak boleh diabaikan dalam proses pemulihan. Banyak guru di Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Pasaman, Padang Pariaman, dan Deli Serdang dilaporkan kehilangan rumah, kendaraan, dokumen penting, hingga perlengkapan mengajar. Di beberapa titik, guru tetap mengajar di tenda darurat meski mereka sendiri masih tinggal di pengungsian.
“Guru juga mengalami trauma. Ada guru yang kehilangan rumah dan asetnya, tapi tetap mengajar anak-anak di pengungsian. Stres mereka berat dan kita tidak boleh mengabaikan kondisi mereka,” katanya.
Ia mendesak Kemendikdasmen dan pemerintah daerah menyediakan layanan dukungan psikososial (MHPSS) bagi guru dan siswa, memberikan insentif tambahan untuk guru terdampak, serta menyiapkan ruang aman bagi pendidik untuk memulihkan kondisi emosional mereka.
Bagi Komisi X DPR RI, pemulihan psikososial merupakan aspek yang tidak boleh dilewatkan dalam penanganan darurat pendidikan. “Anak yang trauma tidak siap belajar. Guru yang lelah secara emosional tidak siap mengajar. Maka pemulihan psikososial harus menjadi pilar utama pemulihan pendidikan pascabencana,” tegas Kurniasih.
Ia juga meminta agar data jumlah siswa dan guru yang membutuhkan layanan psikososial disampaikan secara terbuka, sehingga bantuan dari lembaga kemanusiaan dan tim psikolog dapat disalurkan lebih cepat dan tepat sasaran.
