Jakarta, PR Politik — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menilai wacana membuka peluang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan langkah positif. Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut harus disertai dengan jaminan kesetaraan bagi seluruh tenaga honorer, termasuk pegawai paruh waktu.
“Menurut hemat saya itu ide yang bagus. Tetapi sekarang kan konsen kita adalah menyelesaikan dulu yang honorer menjadi PPPK. Ini juga menjadi perhatian kita agar ada kesetaraan antara semua honorer,” ujar Bahtra usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam proses transisi status Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak menimbulkan kesenjangan antartenaga kerja pemerintahan.
Bahtra juga menyatakan optimisme terhadap arah kebijakan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilainya dapat membuka ruang fiskal lebih besar untuk memperkuat kesejahteraan ASN.
“Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh di 8 persen. Artinya, pendapatan negara kita juga makin meningkat. Kalau semua itu kita bisa wujudkan, PPPK tadi kalau mau dialihkan semua dijadikan ASN, itu menurut saya bagus-bagus saja. Jadi, kita memberi support kepada pemerintah agar apa yang menjadi harapan bersama itu bisa diwujudkan,” tuturnya.
Selain itu, Bahtra menyoroti pentingnya memperkuat fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga pengawas dan penampung pengaduan ASN. Ia berharap keberadaan KASN kembali diperkuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) ASN yang tengah dibahas.
“Selama ini ASN kita merasa kesulitan ketika menghadapi masalah karena belum ada lembaga pengaduan yang kuat. Mudah-mudahan dalam RUU ASN yang baru, hal ini bisa diakomodir dengan baik,” pungkasnya.
