Jakarta, PR Politik (2/11) – PR Politik Indonesia kali ini berkesempatan untuk berdiskusi terkait transformasi kehumasan politik menuju humas pemerintah bersama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong. Beliau sebelumnya merupakan Pemimpin Redaksi Media Indonesia serta Direktur Komunikasi Politik TKN Joko Widodo–Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 lalu.
Dalam diskusi tersebut, beliau menjelaskan bagaimana perbedaan posisi PR Politik dengan PR di lembaga pemerintahan.
“PR Politik itu posisinya mengomunikasikan individu, berbeda dengan PR Pemerintah yang mengomunikasikan instansi, kalaupun kita mengomunikasikan presiden pun ditempatkan sebagai lembaga, bukan individu,” jelas Usman saat wawancara dengan PR Politik pada hari rabu, 3 Juli 2024 di Kominfo.
Sebagai sosok yang lama berada di kehidupan kehumasan dan media, Usman juga menjelaskan perbedaan antara lingkungan kerja sebagai PR Pemerintah yang notabene akan lebih birokratis jika dibandingkan PR Politik dan media lain.
“Transformasi juga merupakan gambaran berhasil–gagalnya seorang PR Politik. Kalau dia gagal mendudukkan kandidatnya dalam suatu posisi di pemerintahan maka dia juga tidak akan bertransformasi,” ujar Dirjen IKP Kementerian Kominfo tersebut.
Usman menjelaskan menjadi seorang PR Politik dapat menjadi suatu kelebihan jika dilakukan dengan baik. Usman juga mengingatkan bahwa seorang PR jangan sampai menjadi spin doctors dengan menutupi informasi yang sebenarnya.
“Di dunia ini tidak ada fakta, yang ada adalah persepsi. Tidak ada kebenaran tapi sesuatu akan dianggap benar karena dipersepsikan. Jadi untuk apa menyembunyikan sesuatu yang belum tentu kebenaran,” jelas Usman
Sebagai penutup, Usman memberikan pesan bahwa bertransformasi aktif dari PR Politik menjadi PR Pemerintah merupakan hal yang baik jika dilakukan secara profesional dan proporsional. Usman menekankan jangan sampai muncul konflik kepentingan dan harus berusaha untuk bersikap fair.
