Jakarta, PR Politik – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memfasilitasi kegiatan studi tiru bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Kota Banjarmasin guna mendalami sistem pengelolaan sampah terpadu di Jakarta Utara. Kegiatan ini menekankan pergeseran paradigma dari sistem konvensional “kumpul-angkut-buang” menjadi pendekatan “kurangi-pilah-olah” yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama.
Staf Ahli Menteri Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya KLH/BPLH, Noer Adi Wardojo, menegaskan bahwa kunci keberhasilan penanganan sampah bukan hanya terletak pada kecanggihan alat, melainkan pada perubahan perilaku fundamental di tingkat tapak.
“Pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan teknologi. Kunci utamanya adalah bagaimana kita membangun kebiasaan masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya,” tegasnya dalam sesi sosialisasi di Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara.
Rombongan meninjau berbagai titik praktik baik, mulai dari Rumah Belajar Ulang (RBU) yang mengolah sampah menjadi produk bernilai guna, hingga Pasar Koja Baru di Kelurahan Tugu Utara. Di tengah aktivitas pasar yang padat, kedisiplinan pedagang dalam memilah sampah membuktikan bahwa sistem ini dapat diterapkan di ruang publik dengan dinamika tinggi.
Puncak keberhasilan berbasis komunitas terlihat di Kelurahan Rorotan. Wilayah ini menjadi percontohan melalui program “rumah memilah” dan penyediaan fasilitas drop point sampah organik di tingkat RT, yang secara signifikan mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir.
Selain pendekatan sosial, rombongan juga mengunjungi fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Jakarta Utara. Fasilitas ini menerapkan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif untuk mengurangi beban TPA secara masif.
Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) RDF Rorotan, Agung Pujo Winarto, memperingatkan pentingnya intervensi teknologi di hilir yang harus dibarengi dengan pemilahan di hulu.
“Kunci utama pengelolaan sampah adalah di sumber. Kalau sampah masih tercampur, maka beban di hilir akan selalu berat dan tanpa intervensi seperti RDF, kita hanya menunggu bom waktu di TPA,” ujarnya.
Melalui rangkaian kegiatan ini, KLH/BPLH mendorong daerah-daerah lain untuk mereplikasi model pengelolaan sampah berbasis komunitas yang terstandardisasi. Sistem ini tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi sirkular melalui produksi kompos, budidaya maggot, hingga penghasil energi alternatif seperti biogas dan listrik.
Keterpaduan antara kebijakan pemerintah, implementasi teknologi tepat guna, dan perubahan perilaku masyarakat menjadi strategi tunggal dalam mewujudkan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Indonesia.
sumber : Kemenlh RI
