Jakarta, PR Politik – Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi langkah krusial untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor produk protein hewani.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
“280 juta rakyat Indonesia, tapi kebutuhan daging dan susu masih bergantung impor. Ini tidak bisa terus terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan sektor peternakan tidak hanya berkutat pada jumlah populasi ternak, tetapi juga menyangkut aspek fundamental di sektor hulu, seperti ketersediaan pakan dan lahan yang hingga kini dinilai belum optimal.
“Masalahnya bukan hanya ternaknya, tapi juga pakannya. Ketersediaan lahan dan pakan harus benar-benar diperhitungkan,” tegasnya.
Komisi IV DPR RI memandang revisi undang-undang tersebut sebagai instrumen strategis untuk mendorong transformasi industri peternakan nasional agar lebih terintegrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan. Langkah ini juga dinilai penting dalam mendukung target swasembada pangan, khususnya pemenuhan kebutuhan daging dalam negeri.
“Revisi ini penting untuk mengubah arah industri peternakan kita ke depan. Ini yang sangat dibutuhkan,” pungkasnya.
RDPU tersebut turut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan strategis, antara lain Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM), PB ISPI, FPPTPI, ISMAPETI, serta BKT Peternakan PII, guna memperkaya substansi revisi regulasi melalui pendekatan akademik dan praktik lapangan.
Dalam forum tersebut, para narasumber menyampaikan beragam pandangan dan rekomendasi yang menitikberatkan pada penguatan sistem kesehatan hewan, peningkatan produktivitas peternakan nasional, serta perlindungan terhadap peternak lokal di tengah tekanan global.
Komisi IV DPR RI menilai masukan tersebut menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sektor peternakan nasional.
