Jakarta, PR Politik – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa kriteria utama penerimaan siswa Sekolah Rakyat bukan didasarkan pada kemampuan akademis, melainkan pada kondisi ekonomi calon siswa. Program ini dirancang khusus untuk menjaring anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan hal tersebut saat menerima audiensi pimpinan DPRD Kabupaten Brebes di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (19/2).
“Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat, kalau (mereka) sakit, Kemensos harus obati mereka, kalau sudah sembuh masukkan ke sekolah rakyat,” tegasnya.
Wamensos juga menggarisbawahi pentingnya integritas dalam proses perekrutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas negara benar-benar dinikmati oleh mereka yang membutuhkan, sekaligus menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan masyarakat prasejahtera tanpa praktik nepotisme.
“Pak Ketua tidak boleh titip, Pak Wakil Ketua enggak boleh titip, saya juga enggak boleh titip. Tetapi kalau di lingkugan njenengan ternyata banyak orang miskin, silakan diusulkan. Nanti yang akan menentukan Kemensos. Begitu data masuk kita akan cek lapangan benar enggak ini, itu lho,” jelasnya kepada pimpinan DPRD Brebes.
Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep sekolah berasrama (boarding school) yang menyediakan fasilitas lengkap, mencakup:
-
Makan bergizi tiga kali sehari.
-
Lapangan olahraga, perpustakaan, dan laptop untuk setiap siswa.
-
Delapan setel seragam sekolah.
Agus Jabo menambahkan, jika Sekolah Rakyat didirikan di suatu daerah, maka seluruh elemen di dalamnya harus memberdayakan potensi lokal. “Kalau itu di Brebes, siswanya harus dari Brebes. dari desil 1 dan 2. Terus guru-gurunya juga kita prioritaskan dari Brebes, termasuk kepala sekolahnya kita prioritaskan dari Brebes. Jadi karena nanti masing-masing kota, kabupaten punya sendiri,” katanya.
Tidak hanya sekadar sekolah, Kemensos telah menjalin kolaborasi dengan kementerian terkait untuk memastikan masa depan lulusannya, baik melalui pendidikan tinggi maupun penempatan kerja.
“Jadi, kalau misalkan sudah lulus SMA, kemudian mereka belum mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka (dapat langsung) bekerja supaya menggraduasi orang tuanya. Kita hanya mengantarkan saja mereka lulus SMA harus sekolah atau kerja,” ungkapnya.
Menanggapi program ini, Wakil Ketua I DPRD Brebes Iqbal Tanjung menyambut positif dan siap mengawal implementasinya agar tidak terjadi miskomunikasi di daerah. “Harapan kami dengan adanya Sekolah Rakyat ini, anak-anak yang tidak mampu, dan punya potensi bisa dikembangkan lebih baik,” ujarnya.
Hingga saat ini, sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi dengan total 15.954 siswa. Pemerintah juga tengah menggenjot pembangunan Sekolah Rakyat permanen di 104 titik lainnya yang ditargetkan mulai beroperasi penuh pada tahun 2026 ini.
sumber : Kemensos RI
