Jakarta, PR Politik (6/12) – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menegaskan bahwa Komisi XII saat ini memusatkan perhatian pada evaluasi terhadap rencana dan program pemerintah yang tersisa di akhir tahun 2024. Evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi program mana yang produktif, mana yang belum memberikan hasil, serta yang berpotensi mendukung pelaksanaan program pada tahun 2025.
“Kami berkomitmen untuk mengevaluasi semua program pemerintah secara komprehensif agar persiapan untuk 2025 semakin matang. Evaluasi ini penting agar kita bisa mengetahui langkah-langkah apa yang perlu diambil ke depan,” ujar Syafruddin usai menghadiri Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2024).
Politisi Fraksi PKB tersebut juga menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba). Ia menilai banyak hal dalam undang-undang tersebut yang masih perlu diperbaiki, khususnya terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (Ormas).
“Saat ini pemberian IUP kepada Ormas tidak diatur dalam Undang-Undang Minerba dan hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, kami mendorong agar revisi Undang-Undang Minerba dapat dipercepat,” tegas Syafruddin.
Baca Juga: Cindy Monica Minta Pembenahan Data Pupuk Subsidi dan Optimalisasi Alsintan
Selain itu, ia menyampaikan harapannya agar program swasembada energi yang menjadi cita-cita Presiden dapat segera terealisasi dengan dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah, dan DPR. “Dukungan tersebut sangat diperlukan agar program rencana untuk mewujudkan swasembada energi bisa segera diwujudkan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syafruddin juga mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi desa-desa yang belum teraliri listrik, khususnya di Kalimantan Timur. Ia menyebutkan bahwa sekitar 130 desa di daerah pemilihannya masih belum mendapatkan akses listrik dari PLN. “Kami meminta PLN untuk terus meningkatkan pemerataan energi di seluruh pelosok Indonesia,” ungkapnya.
Terkait subsidi listrik, Syafruddin menekankan pentingnya evaluasi agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan efektif. “Kita harus memastikan bahwa subsidi listrik tidak menimbulkan kerugian bagi PLN dan bisa efektif untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung perubahan kebijakan yang mampu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya energi di seluruh Indonesia.
Sumber: dpr.go.id
