Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, meminta pemerintah segera mempercepat sosialisasi kebijakan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL) yang ditargetkan berlaku penuh pada tahun 2027. Ia menilai sosialisasi sejak dini penting agar masyarakat, terutama pelaku usaha transportasi, tidak terkejut saat kebijakan tersebut diterapkan secara menyeluruh.
“Kesepakatan sudah jelas, pemerintah dan DPR menargetkan Zero ODOL berlaku penuh tahun 2027. Tetapi sosialisasi jangan ditunda lagi, harus dimulai sejak 2025,” kata Sudjatmiko di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Politisi yang akrab disapa Miko itu menegaskan, kebijakan Zero ODOL tidak hanya untuk menegakkan aturan lalu lintas, tetapi juga dalam rangka meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor transportasi. Menurutnya, kendaraan ODOL menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan, keterlambatan distribusi barang, hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas.
Miko juga menyoroti pentingnya penggunaan alat Weight in Motion (WIM) di gerbang tol. Teknologi ini dapat menimbang kendaraan secara otomatis sekaligus mendeteksi pelanggaran kapasitas muatan. Namun, ia mencatat bahwa sistem tersebut saat ini baru memberikan peringatan tanpa disertai sanksi administratif.
“Dengan adanya WIM, kendaraan ODOL bisa langsung terdeteksi. Meski masih berupa edukasi, ini langkah awal yang baik,” ujarnya.
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Depok-Kota Bekasi ini menambahkan, keberhasilan implementasi program Zero ODOL bergantung pada dukungan regulasi yang kuat, infrastruktur pendukung yang memadai, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Ia menilai partisipasi aktif dunia usaha menjadi kunci agar target penerapan pada 2027 dapat tercapai.
“Jika sosialisasi dilakukan lebih awal, pelaku usaha bisa menyesuaikan armada mereka. Pada akhirnya distribusi barang lebih lancar, jalan lebih awet, dan angka kecelakaan bisa ditekan,” pungkasnya.
