Jakarta, PR Politik – Sekretaris Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG), Azhar Adam, menilai keputusan radikal Presiden Prabowo Subianto mencopot pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi indikasi kuat bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan proyek prioritas nasional yang wajib dikawal ketat. Oleh karena itu, draf tata kelola program ini mendesak untuk dijalankan menggunakan sistem pengawasan menyeluruh, berjenjang, serta berlapis.
Menurut analisis Azhar, program MBG tidak boleh diisolasi sekadar sebagai aktivitas bagi-bagi logistik makanan kepada konstituen harian. Kebijakan ini diklasifikasikan sebagai langkah geopolitik domestik strategis yang berinteraksi langsung dengan draf masa depan kualitas modal insani generasi muda Indonesia. Atas dasar itu, transparansi siber dan akuntabilitas lapangan pada setiap fase operasional menjadi harga mati.
“Keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari serapan anggaran atau jumlah makanan yang dibagikan, tetapi apakah benar-benar sampai kepada sasaran dengan standar gizi yang tepat,” urainya dalam draf keterangan tertulisnya.
Azhar menuturkan bahwa linear dengan semakin luasnya cakupan draf wilayah distribusi logistik pangan pemerintah, maka kompleksitas tantangan pengawasan siber dan lapangan juga dipastikan meroket. Karena itu, ia melempar kritik bahwa dokumen laporan administratif semata tidak lagi valid untuk menyajikan draf gambaran utuh mengenai realitas sosiologis di akar rumput.
Guna menambal draf celah pengawasan tersebut, Azhar menyodorkan infrastruktur jaringan BSNPG yang selama ini telah teruji matang mengawal sirkulasi suara pada palagan Pemilu hingga ke tingkat TPS terkecil. Jaringan horizontal yang masif ini diklaim siap dikonversi untuk membantu pemerintah memantau jalannya rantai pasok program MBG di daerah-daerah.
“Pengawasan berbasis jaringan masyarakat bisa menjadi mata dan telinga tambahan bagi pemerintah untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan,” katanya memaparkan opsi draf kolaborasi taktis.
Secara rinci, Azhar membeberkan tiga draf fungsi utama yang dapat dieksekusi oleh mesin BSNPG dalam menyokong sistem pengawasan program MBG:
-
Fasilitator Deteksi Dini: Melakukan draf mitigasi risiko atas potensi kejanggalan atau penyelewengan yang muncul di lapangan secara cepat.
-
Konektor Komunikasi: Bertindak sebagai jembatan informasi horizontal antara keluhan warga penerima manfaat dan pengambil kebijakan di BGN.
-
Katalisator Akuntabilitas: Mempertebal transparansi sirkulasi anggaran agar kualitas makanan tidak disunat oknum nakal.
| Struktur Pengawasan MBG | Opsi Peran Taktis Jaringan BSNPG Golkar |
| Fungsi Pertama | Deteksi dini dan mitigasi risiko malafidat operasional di lapangan |
| Fungsi Kedua | Penghubung komunikasi siber dan langsung antara warga dengan BGN |
| Fungsi Bermuara | Penguatan akuntabilitas pengadaan logistik pangan non-partisan |
Di akhir draf orasi politiknya, Azhar menolak keras apabila keterlibatan aktif elemen masyarakat dalam mengawal program prioritas ini distempel sebagai gerakan politik partisan atau sekadar syahwat politik praktis. Sebaliknya, hal tersebut wajib dipandang sebagai wujud tanggung jawab moral kolektif dalam mengamankan keuangan negara.
“Ini bukan soal politik praktis, tetapi soal memastikan uang negara benar-benar kembali dalam bentuk manfaat bagi rakyat,” tegasnya menepis spekulasi siber.
Langkah evaluasi total yang dieksekusi Presiden Prabowo terhadap manajemen lama BGN dinilai sebagai bukti keseriusan istana dalam menjaga mutu nutrisi nasional. Namun, BSNPG mengingatkan bahwa pengawasan eksternal dari basis massa tetap menjadi draf jangkar utama agar rapor pelaksanaan program tidak hanya terlihat cantik di atas kertas laporan pejabat.
sumber : Golkar
