Jenewa, PR Politik – Indonesia secara resmi mengukir sejarah baru dalam diplomasi multilateral dengan mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Penetapan ini disahkan dalam Pertemuan Organisasi (Organizational Meeting) pertama Dewan HAM PBB di Jenewa pada Kamis (8/1), yang juga bertepatan dengan dua dekade berdirinya lembaga tersebut.
Terpilihnya Indonesia merupakan buah dari proses diplomasi panjang yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri RI. Indonesia sebelumnya telah mengantongi dukungan penuh dari negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) pada akhir Desember 2025 untuk dinominasikan sebagai nakhoda badan HAM dunia tersebut.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”. Fokus utamanya adalah memimpin seluruh persidangan secara objektif, transparan, dan inklusif demi menjaga kredibilitas sistem multilateral.
Menteri Luar Negeri RI menegaskan bahwa presidensi ini akan menjadi jembatan dialog bagi berbagai kepentingan lintas kawasan. Komitmen tersebut didasarkan pada rekam jejak konsisten Indonesia yang telah enam kali menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB dan dua kali menduduki posisi Wakil Presiden.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran strategis Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa serta dukungan PTRI New York dalam melakukan pendekatan diplomatik yang terstruktur.
Sebelumnya, Indonesia juga tercatat pernah memimpin Komisi HAM PBB (pendahulu Dewan HAM) pada tahun 2005. Kini, sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat konsensus global dan memastikan efektivitas kerja dewan dalam menangani isu-isu kemanusiaan yang menjadi perhatian dunia.
sumber : Kemlu RI
