Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo, menegaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang akan digelar pada 27 Mei 2025, merupakan momen penting untuk mengevaluasi kinerja, tata kelola perusahaan, serta melakukan penyegaran direksi.
“Saat ini momen yang pas untuk memilih personal yang anti dari praktek korupsi, profesional, serta punya integriti dan kapasitas yang tinggi,” ujar Sartono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/5/2025).
Sartono mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir Telkom mengalami penurunan laba bersih secara berkelanjutan. Pada kuartal I 2023, laba bersih Telkom tercatat Rp6,42 triliun, namun di kuartal I 2025 turun menjadi Rp5,81 triliun. Kondisi ini menunjukkan adanya stagnasi yang harus segera ditangani.
Selain itu, Telkom juga menghadapi sejumlah masalah hukum yang melibatkan anak usaha serta dugaan kasus korupsi di masa lalu. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap citra perusahaan di mata publik dan investor.
Karena itu, Sartono menegaskan, RUPST harus dimanfaatkan sebagai momentum penting untuk penyegaran direksi Telkom. Pemilihan pemimpin baru yang profesional dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara harus menjadi prioritas, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Jangan sampai ada tekanan dan desakan dari partai politik hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Harus fokus pada kepentingan bangsa dan negara. Untuk penguatan fiskal APBN kita agar lebih mandiri. Yang muara akhiri untuk kepentingan negara bangsa,” tegasnya.
Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, Sartono menilai Telkom harus mengedepankan profesionalisme dan inovasi agar mampu bersaing di era digital yang semakin kompleks. Salah satu langkah yang perlu diambil segera adalah memulihkan kepercayaan pasar dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi kemajuan fiskal dan ekonomi nasional.
“Jadikan RUPST sebagai momentum titik balik yang menegaskan komitmen perusahaan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan transformasi digital yang berkelanjutan, demi memulihkan kepercayaan publik serta menciptakan nilai bagi kemajuan fiskal demi kepentingan nasional,” pungkasnya.
Sumber: fraksidemokrat.com
