Lombok, PR Politik – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Sari Yuliati, menegaskan bahwa proses penegakan hukum di Nusa Tenggara Barat (NTB) harus berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Hal ini disampaikan menyusul sejumlah kasus hukum yang tengah ditangani aparat di wilayah tersebut.
“Dari hasil penjelasan yang kami terima, baik dari Polda maupun Kejati, penegakan hukum di NTB sudah berjalan sesuai SOP, baik dari sisi etik maupun pidana. Kami hanya ingin memastikan apakah penanganan kasus-kasus itu benar-benar ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai prosedur, dan ternyata memang sudah,” ujar Sari Yuliati usai kunjungan reses Komisi III DPR RI di Lombok, NTB, Senin (6/10/2025).
Lebih lanjut, Sari menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap potensi masuknya narkotika di daerah wisata seperti Lombok. Menurutnya, pesatnya perkembangan pariwisata harus diimbangi dengan kesiapsiagaan aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam mencegah peredaran narkoba.
“Lombok adalah destinasi wisata dunia, tentu banyak turis asing yang datang, dan itu kita harapkan karena mendorong ekonomi daerah. Tapi, hal itu juga harus dibarengi dengan kewaspadaan terhadap masuknya narkotika,” jelasnya.
Sari menekankan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu mendapatkan dukungan dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur, agar mampu menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan dengan optimal.
“BNN harus dibekali dengan SDM yang mumpuni dan sarana prasarana yang memadai. Jangan sampai keinginan kita meningkatkan ekonomi justru membawa dampak lain yang tidak diinginkan akibat lemahnya pengawasan terhadap narkotika,” tegasnya.
Legislator asal Nusa Tenggara Barat itu juga memastikan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mendorong sinergi antara aparat penegak hukum, BNN, dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.
“Penegakan hukum yang kuat dan profesional adalah jaminan bagi investor dan wisatawan. Kita ingin pariwisata di NTB terus tumbuh, tetapi tetap aman dan terlindungi dari kejahatan narkotika maupun pelanggaran hukum lainnya,” pungkas Sari Yuliati.
