Jakarta, PR Politik – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti kebijakan pemblokiran anggaran di sektor pariwisata yang dinilainya dapat menghambat aktivitas dan pengawasan di bidang tersebut. Saleh berharap kebijakan tersebut bersifat sementara agar sektor pariwisata tetap dapat berjalan optimal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
“Jadi itu menurut saya hanya diblokir, mudah-mudahan sementara. Semoga anggaran bisa segera dibuka kembali agar pengawasan terhadap sektor pariwisata tetap optimal,” ujar Saleh saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata RI di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Saleh mengungkapkan bahwa dengan kondisi anggaran yang terbatas saat ini, sektor pariwisata menghadapi tantangan serius. Ia menyoroti adanya pemotongan anggaran yang cukup signifikan, yang berdampak pada program dan operasional sektor pariwisata. “Saya kemarin kurang detail tahu persisnya berapa, tapi kurang lebih sudah dipotong 40 persen,” katanya. Pemotongan ini, menurutnya, dapat memengaruhi efektivitas berbagai program yang telah direncanakan untuk mendukung perkembangan pariwisata di Indonesia.
Lebih lanjut, Saleh menekankan pentingnya keterlibatan DPR dalam pembahasan kebijakan anggaran ini. Ia berpendapat bahwa transparansi dan koordinasi antara pemerintah dan DPR diperlukan untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efektif. “DPR minta untuk ikut membicarakan dan membahas ini,” tegasnya. Menurut Saleh, keterlibatan DPR akan membantu menciptakan kebijakan anggaran yang lebih akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan sektor pariwisata.
Baca Juga: Novita Wijayanti: Gerindra Rayakan HUT ke-17, Dukung Pemberdayaan UMKM Sebagai Pilar Ekonomi
Saleh juga berharap, jika anggaran telah tersedia, pemblokiran tersebut dapat segera dicabut. Hal ini penting agar sektor pariwisata, yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, dapat terus berkembang tanpa hambatan berarti. “Harapannya, jika anggaran sudah tersedia, blokir ini bisa segera dicabut agar sektor pariwisata bisa berjalan lancar,” pungkasnya.
Dukungan terhadap sektor pariwisata dinilai krusial, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi dan peningkatan daya saing Indonesia di kancah global. Kebijakan anggaran yang tepat dan transparan diharapkan menjadi solusi untuk memastikan keberlanjutan sektor ini.
Sumber: fraksipan.com
