Saleh Daulay Kritik Kemenkeu Soal Penyaluran Dana ke Perbankan yang Dinilai Tak Pro Rakyat Kecil

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay | Foto: DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, melayangkan kritik tajam kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penyaluran dana pemerintah kepada sektor perbankan. Ia menilai dana triliunan rupiah yang disalurkan ke bank-bank pelat merah belum memberikan dampak signifikan terhadap kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil.

“Ini susah sekali. Orang mau pinjam Rp15 juta, Rp20 juta saja enggak dikasih. Aneh enggak? Coba pakai jaminan segala. Mau jaminkan apa? Dia enggak punya duit, Pak. Dia cuma mau jual sayur, mau jual ikan, tapi enggak dikasih pinjaman. Kalau enggak dikasih, keluarganya enggak makan,” tegas Saleh dalam rapat bersama perwakilan Kementerian Keuangan dan perbankan.

Politisi PAN itu menyoroti bahwa Kementerian Keuangan menyalurkan dana besar ke perbankan pelat merah seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, menurutnya, penyerapan dana tersebut belum berpihak secara nyata kepada masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.

“Bapak dari Kemenkeu, tolong lihat. BRI tahun lalu dapat Rp175 triliun dari total Rp280 triliun penyaluran dana pemerintah. Kalau margin-nya 10%, berarti BRI dapat keuntungan sekitar Rp17,5 triliun. Pertanyaannya: berapa yang benar-benar sampai ke rakyat miskin? Jangan-jangan cuma sebagian kecil,” ujar Saleh menegaskan.

Ia menilai semangat pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi akan sulit tercapai jika mekanisme penyaluran dana melalui perbankan masih berorientasi pada keuntungan semata. Saleh meminta agar Kementerian Keuangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema penyaluran dana subsidi dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Negara harus hadir memberi keberpihakan nyata. Kalau masyarakat kecil terus kesulitan akses modal, maka pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok besar. Pemerintah perlu menata ulang skema subsidi agar benar-benar pro rakyat,” tandas Saleh Partaonan Daulay.

Baca Juga:  Anggota Komisi III DPR RI Nazaruddin Dek Gam Apresiasi Kinerja Polda Aceh Amankan Lebaran 2026

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru