Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Koarinbang), Saan Mustopa, mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Hal ini disampaikannya sebagai respons atas pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengungkapkan potensi gelombang PHK besar-besaran.
“Ini kan baru istilahnya prediksi ya, bahwa ke depan akan ada PHK massal yang lebih besar. Karena itu sebelum itu terjadi, tentu DPR harus bisa mengantisipasi bersama pemerintah,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Menurut Saan, peringatan dini yang disampaikan pemerintah harus dijadikan alarm bagi seluruh pemangku kebijakan untuk segera bertindak. Ia menyarankan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR maupun komisi-komisi terkait turut dilibatkan untuk menyusun strategi antisipatif yang sistematis dan terukur.
“Kita harus bisa mencarikan solusinya agar apa yang disampaikan itu tidak terjadi. Tujuannya jelas, untuk mencegah PHK puluhan ribu tenaga kerja,” tegas legislator Partai NasDem itu.
Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa meskipun sejumlah sektor mengalami penurunan produktivitas, pemerintah tetap menargetkan penciptaan 67.800 lapangan kerja baru hingga akhir tahun 2025. Namun, sejumlah pengamat menilai angka tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan potensi kehilangan pekerjaan akibat pelemahan ekonomi global, rendahnya daya beli masyarakat, serta dampak dari transformasi digital yang belum mampu diimbangi oleh pelaku industri dalam negeri.
Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 38.000 pekerja telah kehilangan pekerjaan hingga kuartal I 2025. Sektor manufaktur dan tekstil disebut sebagai penyumbang terbesar. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan angka PHK dapat melonjak hingga dua kali lipat jika tidak ada intervensi kebijakan segera dari pemerintah.
Saan menekankan pentingnya penyusunan kebijakan berbasis data yang akurat. Ia menegaskan bahwa sekadar klaim penciptaan lapangan kerja belum cukup untuk mengatasi ancaman PHK.
“Kita perlu data yang lebih konkret, yang lebih jelas, agar kita bisa memitigasinya dengan baik dan cepat,” katanya.
DPR RI, lanjut Saan, siap mendorong pemerintah untuk menyusun peta jalan mitigasi PHK yang komprehensif, termasuk di dalamnya pemberian insentif pajak bagi industri padat karya, program pelatihan ulang bagi tenaga kerja terdampak, serta penguatan perlindungan sosial.
“Kalau dibiarkan tanpa langkah yang konkret, bukan hanya PHK massal yang terjadi, tapi juga potensi peningkatan kemiskinan dan gejolak sosial. Jadi kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat,” pungkasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
