Rusda Mahmud Soroti BUMD di Sultra Dikuasai Tim Sukses, Desak Evaluasi dan Regulasi Profesionalisme

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Rusda Mahmud | Foto: DPR RI (dok)

Kendari, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Rusda Mahmud, menilai lemahnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sulawesi Tenggara disebabkan oleh rendahnya profesionalitas dalam pengelolaan. Ia menyoroti fakta bahwa banyak jabatan strategis di BUMD diisi oleh orang-orang yang berasal dari tim sukses kepala daerah, bukan berdasarkan kompetensi dan kapabilitas manajerial.

“Nah saya juga menyampaikan bahwa sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan BUMD kita tidak maju-maju atau tidak profesional karena itu diisi semua oleh tim-tim sukses, sehingga tidak ada yang profesional. Sehingga saya tadi sarankan bahwa, supaya betul-betul mengevaluasi direktur-direktur BUMD ini,” kata Rusda kepada Parlementaria usai menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (7/5/2025).

Dalam pertemuan yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tenggara itu, Rusda menjelaskan bahwa pengangkatan direksi BUMD sepenuhnya berada di tangan kepala daerah sebagai hak prerogatif, dan belum ada regulasi yang membatasi praktik penunjukan berdasarkan kedekatan politik. Ia menilai ketiadaan regulasi ini menjadi celah yang memungkinkan jabatan strategis diisi oleh individu yang tidak kompeten.

“Sebenarnya tidak ada aturan yang mengingat itu, artinya ini kan hak prerogatif bupati atau gubernur sehingga mungkin nanti kita usulkan untuk di Komisi II membuat aturan-aturan, regulasi sehingga bisa kita cegah hal-hal seperti itu karena susah ya, semua yang namanya calon pasti untuk membentuk tim sukses,” tegas Rusda.

Sebagai solusi, legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara ini mencontohkan praktik baik yang diterapkan di Kabupaten Kolaka. Ia menyebut kepala daerah di Kolaka tidak melibatkan tim sukses dalam struktur pemerintahan maupun BUMD pasca pilkada. Menurutnya, pendekatan ini perlu dicontoh oleh daerah lain sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan dan BUMD yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kinerja.

Baca Juga:  Mardani Ali Sera Dorong Reformasi Agraria dan Optimalisasi Bank Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat

“Nah inilah kalau kemarin itu ada yang bagus di Kolaka setelah selesai bahwa tim sukses sudah selesai, tidak ada lagi tim-tim sukses. Nah itu yang paling bagus, jadi nanti kita kaji aturan-aturan, nanti kita komunikasi dengan para anggota untuk membuat aturan-aturan itu,” tutupnya.

 

Sumber: fraksidemokrat.com

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru