Jakarta, PR Politik (20/11) — Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menyoroti pentingnya peran Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam menyelesaikan persoalan tata ruang yang kerap menjadi hambatan investasi di daerah. Rokhmat menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BIG terkait evaluasi program hingga triwulan ketiga 2024 serta rencana strategis 2025, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11/2024).
Rokhmat Ardiyan mengungkapkan bahwa perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif di sejumlah kabupaten sering kali menimbulkan ketidakpastian terkait peruntukan tata ruang. Masalah ini berujung pada tumpang tindih penggunaan lahan untuk industri dan pertanian, yang membuat investor ragu berinvestasi.
“Di beberapa kabupaten, eksekutif dan legislatif belum mencapai kesepakatan. Mana tata ruang untuk industri, mana yang untuk pertanian. Akibatnya, terjadi tumpang tindih yang membuat investor takut untuk investasi. Akhirnya, mereka memilih kabur. Kehadiran geospasial harus mampu menyediakan data-data yang lebih lengkap untuk mengatasi ini,” jelas Rokhmat.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya transparansi BIG dalam menyajikan data potensi sumber daya geotermal. Transparansi ini diperlukan untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan yang menjadi prioritas pemerintah.
“Baik data minerba, minyak, hingga potensi geothermal, semuanya harus dibuka secara transparan. Indonesia sedang menuju era energi baru terbarukan, dan data geothermal harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat,” tegas Rokhmat.
Untuk memperkuat peran BIG, Legislator Dapil Jawa Barat X ini mengusulkan penambahan anggaran serta pembukaan perwakilan BIG di berbagai provinsi. Hal ini dianggap penting untuk memperluas cakupan layanan BIG dan mempercepat implementasi kebijakan satu peta dan satu data.
“Saya bersyukur jika BIG bisa membuka perwakilan di beberapa provinsi, tidak hanya terpusat di Jakarta. Selain itu, saya ingin tahu kapan kebijakan satu peta dan satu data di Indonesia dapat terlaksana sepenuhnya? Kami sangat membutuhkan ini agar BIG dapat membantu menyelesaikan kesulitan pemerintah dalam pemetaan investasi,” tutupnya.
Baca Juga: Arif Rahman Dorong Optimalisasi Produksi Laut untuk Program Makan Bergizi Gratis
Sumber: fraksigerindra.id
