Jakarta, PR Politik — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap situasi tuberkulosis (TBC) di Indonesia yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Menurutnya, meskipun telah dilakukan berbagai intervensi, target ambisius Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengakhiri epidemi TBC pada 2030 masih jauh dari jangkauan.
“Tuberkulosis masih menjadi beban kesehatan nasional. Meskipun kita telah mencatat kemajuan dalam pengelolaan TBC, target WHO untuk menurunkan angka kejadian menjadi kurang dari 55 kasus per 100.000 penduduk pada 2025 masih sulit dicapai. Kita perlu memperkuat kerja lintas sektor, meningkatkan deteksi dini, dan memastikan pengobatan yang terjangkau dan efektif,” ujar Ranny.
Merujuk pada WHO Global Tuberculosis Report 2020, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi secara global dalam jumlah kasus TBC, dengan estimasi mencapai 301 kasus per 100.000 penduduk. Daerah-daerah seperti Jakarta, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua tercatat sebagai wilayah dengan angka kejadian yang tinggi, bahkan melebihi 250 kasus per 100.000 penduduk. Meski tingkat keberhasilan pengobatan meningkat dari 84,60% pada 2017 menjadi 86,51% pada 2019, angka kematian akibat TBC tetap stagnan di kisaran 3,05–3,15%.
Ranny menambahkan bahwa pandemi COVID-19 telah memperburuk penanggulangan TBC di lapangan. Ia mencontohkan bagaimana penurunan deteksi dan efektivitas pengobatan terjadi di wilayah seperti Mimika, Papua, akibat terganggunya program pengendalian TBC di tengah lemahnya sistem kesehatan.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Ranny mendorong strategi penanggulangan TBC yang lebih komprehensif. Ia menyambut baik kampanye nasional TOSS TBC (Temukan, Obati, Sembuhkan TBC) dan menilai langkah Kementerian Kesehatan sebagai co-chair dalam pertemuan WHO Asia Tenggara tahun 2022 sebagai bentuk komitmen politik yang patut diapresiasi. Namun, menurutnya, hal tersebut harus diikuti dengan intensifikasi upaya di tiga sektor utama:
- Optimalisasi Diagnosis dan Pengobatan
Mendorong penggunaan teknologi deteksi seperti Xpert testing dan menjamin ketersediaan akses pengobatan dengan biaya langsung per kasus yang stabil, yakni antara US$39,40–$40,40. - Peningkatan Kapasitas Sistem Kesehatan
Melalui pelatihan tenaga kesehatan, desentralisasi layanan TBC, serta penguatan peran apoteker rumah sakit dalam tim multidisiplin pengendalian penyakit. - Peningkatan Kesadaran Publik
Mendorong pelibatan komunitas melalui program seperti Gerakan Desa Siaga TBC yang diluncurkan pada Mei 2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penularan TBC.
“Ini bukan hanya isu kesehatan, tapi juga tantangan sosial dan ekonomi. Perlu sinergi nyata dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kita tidak boleh membiarkan satu warga pun kehilangan nyawa atau masa depan karena TBC,” tegas Ranny.
Seruan ini menjadi pengingat penting bahwa untuk mengakhiri epidemi TBC, dibutuhkan komitmen berkelanjutan dan langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan. Indonesia, dengan beban kasus yang besar, berada di garis depan perjuangan ini—dan hanya melalui kolaborasi multisektor, target 2030 dapat menjadi kenyataan.
Sumber: kabargolkar.com
