Prabowo dan Trump Sepakati Kemitraan Mineral Kritis, Menteri Bahlil: Tetap Tidak Ada Ekspor Barang Mentah

Washington, D.C., PR Politik – Indonesia resmi memperkuat posisi tawarnya di pasar mineral global melalui kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington, D.C., Kamis (19/2). Kesepakatan ini dirancang untuk menarik investasi AS ke sektor mineral kritis dengan syarat mutlak: hilirisasi di dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan perwujudan politik ekonomi bebas aktif. Indonesia memberikan ruang investasi yang setara bagi semua mitra strategis, namun tetap tunduk pada regulasi nasional yang melarang ekspor bijih mentah.

“Untuk mineral kritikal, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada di AS untuk melakukan investasi, dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita. Kita juga akan memberikan prioritas untuk mendukung, memfasilitasi dalam rangka eksekusi. Termasuk dalamnya ada investasinya,” tuturnya dalam keterangan persnya, Jumat (20/2).

Bahlil meluruskan kekhawatiran publik mengenai kemungkinan dibukanya kembali keran ekspor mineral mentah demi memenuhi permintaan global. Ia memastikan bahwa skema ART mengharuskan adanya proses pemurnian (smelter) sebelum komoditas tersebut dikirim ke luar negeri.

“Jadi katakanlah mereka membangun smelter di Indonesia untuk nikel, kita akan dorong, kita akan kasih ruang yang sebesar-besarnya, sama juga dengan negara lain. Jadi jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi,” tegasnya.

Pemerintah menawarkan dua pintu masuk bagi investor Amerika Serikat. Pertama, perusahaan AS diperbolehkan melakukan eksplorasi secara langsung. Kedua, melalui kemitraan strategis atau joint venture (JV) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pola sukses pembangunan smelter tembaga Freeport Indonesia senilai USD 4 miliar dijadikan acuan untuk komoditas lain seperti nikel, emas, hingga logam tanah jarang.

Baca Juga:  Kemenperin Dorong IKM Kosmetik dan Obat Tradisional 'Naik Kelas' Lewat Berbagai Program

“Begitu mereka sudah berproduksi dan membangun smelter atau hilirisasinya, maka hak mereka untuk mengekspor ke Amerika,” sambungnya.

Meski menjalin kesepakatan penting dengan Washington, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia tidak menutup pintu bagi negara lain. Pemerintah tetap menjunjung tinggi perlakuan yang setara (equity treatment) demi terciptanya kerja sama yang adil dan saling menguntungkan di panggung dunia.

“Kita berikan ruang sama juga dengan negara-negara lain, jadi equity treatment (perlakuan setara) saja,” tandasnya mengakhiri pernyataan.

sumber : ESDM RI

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru