Jakarta, PR Politik (03/11) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aus Hidayat Nur, menyoroti urgensi reformasi pemerintahan daerah (Pemda) untuk mengatasi berbagai masalah yang menghambat kinerja, termasuk praktik korupsi, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), dan ketergantungan fiskal yang masih tinggi pada pemerintah pusat.
Aus menyatakan bahwa masalah korupsi di tingkat daerah menjadi isu yang sangat mendesak untuk segera ditangani. “Korupsi di daerah menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Kemendagri perlu mengambil langkah tegas untuk mengatasi penyimpangan ini,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi II DPR RI dan Kemendagri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Politisi PKS ini mendesak Kemendagri segera memperketat sistem pengawasan dan menegakkan regulasi guna mendorong transparansi anggaran di daerah. Ia juga mengusulkan adanya audit berkala dan pengawasan terpadu pada kebijakan penganggaran untuk memastikan dana publik dikelola dengan akuntabilitas.
Selain korupsi, Aus menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM di pemerintahan daerah. “Banyak daerah masih kesulitan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal akibat kurangnya kompetensi aparatur. Kami berharap Kemendagri dapat mengimplementasikan langkah nyata dalam pengembangan SDM di daerah,” kata Aus.
Ia mengungkapkan bahwa DPR RI siap bekerja sama dengan berbagai lembaga tinggi negara untuk mendukung pelatihan dan pendidikan intensif bagi pemimpin dan pegawai pemerintahan daerah, agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.
Aus juga menyoroti ketergantungan fiskal daerah pada pemerintah pusat yang masih sangat tinggi, yang menurutnya menghambat kemandirian daerah dalam mengelola anggaran. “Ketergantungan ini menghalangi daerah untuk mandiri secara fiskal, padahal potensi lokal dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan,” jelasnya.
Ia mengkritisi minimnya dukungan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan maupun sumber daya untuk memperkuat kapasitas daerah. Menurut Aus, sudah saatnya pemerintah pusat menyediakan dukungan yang lebih besar melalui kebijakan pembiayaan dan pengembangan kapasitas, termasuk pendampingan intensif dari Kemendagri.
“Daerah perlu didorong untuk lebih mandiri secara fiskal. Ini bukan hanya soal dana, tetapi juga soal bagaimana Kemendagri membantu menyediakan pelatihan dan sumber daya agar daerah bisa mengoptimalkan potensinya,” tambahnya.
Aus berharap Kemendagri dan DPR RI dapat bersinergi untuk mendorong reformasi pemerintahan daerah melalui kebijakan antikorupsi, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan kemandirian fiskal. “Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintahan daerah untuk bertransformasi, dan kami di DPR RI akan terus mendukung kebijakan yang menjadikan Pemda lebih transparan, akuntabel, dan mandiri,” tutupnya.
Sumber: fraksi.pks.id
