Pilkada Serentak 2024: FPKS Dorong Partisipasi Aktif dan Demokrasi Tanpa Pelanggaran

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Ateng Sutisna, menyoroti persiapan Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024. | Foto: PKS DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik (20/11) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Ateng Sutisna, menyoroti persiapan Pilkada serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November 2024. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada serentak akan dilaksanakan di 545 daerah, mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia.

Dalam keterangannya, Ateng Sutisna menyampaikan bahwa Pilkada serentak 2024 adalah momentum krusial untuk memastikan pemimpin-pemimpin daerah yang terpilih benar-benar mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.

“Pilkada ini tidak hanya tentang proses demokrasi, tetapi juga tentang memilih pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen untuk melayani rakyat,” ujar Ateng.

Ateng meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan semua aspek teknis dan logistik Pilkada berjalan dengan baik. “Distribusi logistik pemilu, pelatihan petugas di lapangan, hingga perlindungan data pemilih harus mendapat perhatian serius. Jangan sampai ada keterlambatan atau kendala yang dapat mencederai proses demokrasi,” tegasnya.

Ateng juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. “Netralitas ini harus pdijaga agar tidak terjadi politisasi institusi negara. Bawaslu dan aparat penegak hukum juga harus bertindak tegas terhadap pelanggaran,” tambahnya.

Anggota FPKS dapil Sumedang, Majalengka dan Subang (SMS) mendorong sosialisasi yang masif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

“Pilkada ini milik rakyat. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak, memilih pemimpin yang pro-rakyat dan berintegritas,” ujar Ateng.

Ateng juga meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin keamanan dan stabilitas selama proses Pilkada berlangsung. “Kondusivitas wilayah adalah faktor penting agar masyarakat dapat memilih tanpa tekanan atau intimidasi,” katanya.

Baca Juga:  Aus Hidayat Nur Soroti Kerawanan Politik Uang dan Netralitas ASN dalam Pilkada Jabar dan Depok

 

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Hadiri Forum Bisnis Indonesia-Brasil di Rio de Janeiro

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru