Jakarta, PR Politik – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/2). Pertemuan bersejarah ini memuncak pada penandatanganan Traktat Keamanan Bersama yang diproyeksikan sebagai instrumen vital untuk menjaga perdamaian di kawasan Indo-Pasifik.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa traktat ini merupakan manifestasi dari hubungan bertetangga yang baik tanpa meninggalkan prinsip kedaulatan masing-masing negara.
“Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif,” tegasnya.
Traktat baru ini merupakan pengembangan dari Defense Cooperation Agreement tahun 2006. Poin utama kesepakatan menitikberatkan pada penguatan mekanisme konsultasi rutin antara pimpinan kedua negara guna merespons situasi keamanan regional dan global secara dinamis.
Selain forum konsultasi, kerja sama ini mencakup beberapa agenda strategis:
-
Pertukaran Pendidikan Militer: Memperkuat kapasitas SDM pertahanan kedua negara.
-
Fasilitas Latihan Bersama: Pengembangan infrastruktur latihan yang terintegrasi.
-
Pertukaran Perwira: Penempatan perwira senior Indonesia di jajaran Angkatan Pertahanan Australia (Australian Defence Force).
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, memberikan klarifikasi penting mengenai sifat hukum dari traktat ini. Ia menegaskan bahwa perjanjian ini bukanlah sebuah pakta pertahanan militer yang bersifat mengikat secara ofensif, melainkan sebuah platform komunikasi konstruktif di tengah ketidakpastian global.
“Jadi di tengah situasi yang seperti ini yang namanya komunikasi, kemudian kerja sama kolaborasi itu sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan satu pemahaman yang sama terhadap situasi global,” ujarnya.
Menlu Sugiono menambahkan bahwa mekanisme ini adalah praktik diplomasi yang lazim dilakukan Indonesia dengan negara mitra lainnya untuk memitigasi tantangan keamanan tanpa harus terlibat dalam aliansi militer formal. PM Albanese sendiri menyebut traktat ini sebagai buah dari proses panjang yang telah dirintis sejak pertemuan bilateral di Sydney pada November tahun lalu.
sumber : Kemlu RI
