Jakarta, PR Politik – Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, H. Jalal Abdul Nasir, Ak., menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga sebagai pedoman dalam kebijakan pembangunan nasional, khususnya di sektor energi.
Jalal menekankan bahwa kemandirian energi merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila.
“Negara harus hadir menjamin bahwa energi tidak hanya tersedia dan terjangkau, tapi juga dikelola dengan adil dan berpihak pada rakyat,” ujar Haji Jalal.
Lebih jauh, Jalal menyoroti peran para pelaku usaha di sektor hilir minyak dan gas bumi, seperti SPBU yang mayoritas tergabung dalam Hiswana Migas, sebagai ujung tombak penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat. Namun, ia mengungkapkan keprihatinan terhadap ketimpangan beban operasional yang semakin berat, sementara margin keuntungan tetap stagnan.
“SPBU hari ini menanggung biaya tinggi—mulai dari digitalisasi, UMR, fasilitas publik gratis, hingga pajak dan retribusi daerah—sementara margin BBM subsidi seperti Biosolar dan Pertalite tidak ikut menyesuaikan. Ini tidak adil,” jelasnya.
Jalal memahami bahwa harga BBM subsidi diatur oleh pemerintah dan tidak bisa dinaikkan secara sembarangan. Namun, menurutnya, yang harus dilakukan adalah melakukan review terhadap komponen biaya dalam formula margin agar mencerminkan kondisi nyata di lapangan serta menjamin kelangsungan usaha pelaku SPBU.
Sebagai anggota Fraksi PKS, Jalal berkomitmen mendorong evaluasi regulasi dan kebijakan fiskal yang adil di sektor energi, termasuk memberikan perlakuan pajak dan retribusi yang proporsional bagi SPBU yang menjalankan fungsi pelayanan publik.
“Pancasila bukan slogan. Ia harus hidup dalam kebijakan nyata. Dalam soal energi, keadilan sosial berarti energi untuk semua, harga terjangkau, distribusi merata, dan pelaku usaha rakyat yang kuat,” tutupnya.
Sumber: fraksi.pks.id
