Jakarta, PR Politik – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menerima audiensi dari Ford Foundation untuk membahas pengelolaan hutan adat pasca-penetapan 1,4 juta hektare untuk masyarakat adat. Pertemuan di Gedung Manggala Wanabakti pada Jumat (14/11) tersebut menegaskan dukungan Ford Foundation terhadap program Kemenhut dalam mewujudkan pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan.
Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa pihaknya masih mencari pola pengelolaan yang tepat serta mengidentifikasi hambatan yang ada, terutama terkait pemberdayaan.
“Prosesnya kita kawal bersama-sama, bagaimana pasca pemberdayaannya, clusternya, dan pendanaannya agar tidak mencar-mencar dan mudah cari offtakernya,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Menhut mengarahkan percepatan penyusunan laporan kebutuhan Satgas Hutan Adat, penanganan pemberdayaan pasca-penetapan Perhutanan Sosial (PS), serta tindak lanjut penyelesaian rules and relation antara tiap konsesi. Ia juga menekankan pentingnya menyiapkan personel khusus untuk Satgas Percepatan Hutan Adat.
Dirjen Perhutanan Sosial (PS), Catur Endah Prasetiani, menyambut baik langkah tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan roadmap serta instrumen verifikasi hutan adat yang lebih jelas.
“Ini merupakan terobosan, sejauh ini hanya sampai penetapan hutan adat, rencananya dibuat roadmap dan instrumen verifikasi hutan adat, kedua hal ini akan launch pada Desember 2025,” ungkap Catur.
Regional Director Ford Foundation, Alex Irwan, mengatakan pihaknya siap membantu program pemberdayaan hutan adat tersebut.
“Kita bertukar pikiran saja, apa yang bisa kita bantu dari filantropi untuk percepatan hutan adat,” tutup Alex.
sumber : Kemenhut RI
