Jakarta, PR Politik (29/11) – Angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 tercatat rendah di sejumlah daerah, memicu kritik dan desakan untuk evaluasi menyeluruh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mohammad Toha, menilai situasi ini perlu perhatian serius, mengingat penurunan partisipasi menjadi indikator kurang efektifnya penyelenggaraan pesta demokrasi kali ini.
Menurut Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), tingkat partisipasi pemilih di beberapa wilayah seperti Tambora, Jakarta Barat, dan Bandung, Jawa Barat, bahkan berada di bawah 50 persen dari daftar pemilih tetap (DPT). Survei Charta Politika juga mencatat bahwa Pilkada Jakarta hanya diikuti oleh 58 persen pemilih dari DPT, sementara 42 persen lainnya memilih untuk golput.
Mohammad Toha menegaskan pentingnya KPU segera mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2024 secara total. “Jika angka partisipasi hanya mencapai 50 persen, bahkan di bawahnya, ini jelas menunjukkan penurunan dibanding pilkada sebelumnya,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, Pilkada 2015 mencatat tingkat partisipasi 64,02 persen, yang meningkat menjadi 74,20 persen pada Pilkada 2017. Pada Pilkada 2018, angka partisipasi sedikit turun menjadi 73,24 persen, dan Pilkada 2020 mencatat partisipasi sebesar 73,4 persen.
Toha mengidentifikasi beberapa kemungkinan penyebab penurunan ini. Salah satunya adalah durasi kampanye yang pendek, sehingga pasangan calon (paslon) tidak memiliki cukup waktu untuk menyosialisasikan visi-misi mereka. “Waktu sosialisasi yang terbatas membuat masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup,” jelasnya.
Baca Juga: DPR Tegaskan Kaji Kenaikan PPN 12% demi Kepentingan Rakyat
Selain itu, rendahnya minat terhadap kandidat yang diusung juga menjadi faktor penting. Calon yang tidak dikenal masyarakat atau berasal dari luar daerah cenderung tidak diminati. Akibatnya, pemilih memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya.
“Kita perlu menunggu hasil evaluasi dan kajian mendalam yang akan dilakukan oleh KPU,” tegas Toha.
Ia juga mengingatkan bahwa Pilkada 2024 menghabiskan anggaran besar, mencapai Rp 37,4 triliun. Dengan angka partisipasi rendah, anggaran tersebut menjadi tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. “Pilkada adalah pesta demokrasi untuk rakyat. Jika rakyat enggan menggunakan hak pilihnya, ada sesuatu yang salah dengan pesta itu,” pungkasnya.
Sumber: fraksipkb.com
