Surabaya, PR Politik – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik di Kota Surabaya. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian akhir penghargaan Adipura untuk memastikan validitas data tata kelola sampah nasional dengan kondisi riil di lapangan.
Menteri Hanif menegaskan bahwa evaluasi Adipura tidak lagi hanya bertumpu pada keasrian jalur protokol atau pusat kota, melainkan mencakup konsistensi pengelolaan lingkungan hingga ke wilayah pinggiran.
“Penilaian Adipura tidak hanya melihat yang tampak di pusat kota. Yang dinilai adalah konsistensi dan kualitas pengelolaan lingkungan secara keseluruhan. Wilayah pinggiran harus mendapatkan perhatian yang sama,” ujarnya.
Berdasarkan data KLH, timbulan sampah di Kota Surabaya mencapai 1.811 ton per hari. Meski 1.779 ton di antaranya telah terkelola, Menteri Hanif memberikan sejumlah catatan kritis terkait temuan di lapangan. Beberapa persoalan yang disoroti antara lain rendahnya tingkat pemilahan sampah dari rumah tangga, adanya sampah di badan sungai, hingga munculnya tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal di wilayah nonprotokol.
Pengelolaan sampah bagi lebih dari 3 juta penduduk Surabaya dinilai sebagai indikator strategis kesehatan lingkungan perkotaan yang harus ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
Pemerintah menekankan bahwa pemilahan dari sumber adalah kunci utama untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA). KLH/BPLH berkomitmen bahwa hasil Adipura tahun ini akan dikalibrasi secara ketat melalui temuan lapangan dan sidak guna menjaga integritas penghargaan tersebut.
Langkah ini dilakukan agar penghargaan Adipura benar-benar menjadi cerminan kinerja nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, bukan sekadar pembenahan sesaat demi seremoni penghargaan.
sumber : Kemenlh RI
