Jakarta, PR Politik (12/11) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, menyuarakan keprihatinan atas dampak ekonomi dari Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mempertimbangkan ulang rancangan tersebut, yang dinilainya akan memukul industri tembakau serta memengaruhi kesejahteraan petani tembakau, pekerja pabrik, dan banyak pihak lain yang terkait.
Nurhadi menyebut beberapa poin dalam RPMK yang dianggap memberatkan industri, seperti aturan kemasan polos, larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari lembaga pendidikan, dan pelarangan iklan rokok. Ia memperingatkan, jika aturan ini tetap diterapkan, dampaknya bisa mengancam lapangan kerja bagi ratusan ribu pekerja pabrik rokok serta kesejahteraan sekitar dua juta petani tembakau dan cengkeh.
“RPMK ini kalau diterbitkan dengan pasal-pasal kontroversial, dampaknya terhadap ketenagakerjaan akan sangat besar. Tidak hanya bagi karyawan pabrik rokok, tetapi juga untuk petani tembakau dan cengkeh yang bergantung pada industri ini,” ujar Nurhadi dalam diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bertajuk “Serap Aspirasi Mata Rantai Industri Hasil Tembakau” di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebagai legislator dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten/Kota Kediri), Nurhadi khawatir kebijakan RPMK akan merugikan perekonomian kota-kota yang mengandalkan industri rokok, seperti Kediri dan Bondowoso. Ia membandingkan dampaknya dengan masalah yang dialami para peternak sapi perah, yang terpaksa membuang ratusan ton susu setiap hari akibat kebijakan yang kurang tepat.
“Jika aturan ini diterapkan, kondisinya bisa serupa dengan apa yang dialami peternak sapi perah. Sungguh memprihatinkan bila kebijakan menunggu terjadi kegaduhan dulu baru dievaluasi,” kata Nurhadi.
Ia mendesak Kemenkes untuk mengkaji ulang RPMK dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan pelaku industri tembakau, dalam proses penyusunan ulang.
“Fraksi Partai NasDem menolak rumusan RPMK yang ada saat ini. Kami berharap Kemenkes dapat melakukan kajian ulang dan menyusun regulasi yang berpihak kepada semua pihak,” tutup Nurhadi.
Sumber: fraksinasdem.org
