Jakarta, PR Politik — Anggota Komisi VIII DPR RI, Nanang Samodra, menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam implementasi program Sekolah Rakyat. Ia mengingatkan pemerintah agar benar-benar memastikan bahwa penerima manfaat dari program tersebut adalah anak-anak dari keluarga miskin yang layak menerima bantuan.
“Yang benar-benar masuk untuk Sekolah Rakyat itu adalah memang yang terpilih dan memang layak untuk masuk. Dan uniknya, tidak mengejar prestasi, tetapi kemampuan ekonomi lebih diutamakan,” kata Nanang dalam tayangan TVR 120 yang dipantau di Jakarta, Selasa (24/6).
Sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk dalam desil 1 dan 2—kelompok masyarakat miskin dan sangat miskin—berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Nanang menyambut baik inisiatif Sekolah Rakyat yang dinilai memiliki misi sosial kuat dan menyasar akar persoalan kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif.
Adapun program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini telah mulai diimplementasikan melalui serangkaian tahapan. Kementerian Sosial (Kemensos) telah menggelar retret tahap pertama sebagai pembekalan dan penyamaan persepsi bagi para kepala Sekolah Rakyat terpilih.
“Jadi meskipun mereka kepala sekolah dari berbagai daerah, tapi mereka pada dasarnya adalah satu tim yang tidak bisa dipisahkan. Ini bagian dari pembangunan juga. Kemudian, karena ini penyelenggaraan untuk pertama kalinya, kami perlu menyamakan persepsi, persepsi kami mengenai Sekolah Rakyat harus disamakan,” jelas Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.
Sebanyak 53 kepala sekolah dari berbagai daerah mengikuti pembekalan selama lima hari, mulai Senin (16/6) hingga Jumat (20/6). Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi dari berbagai narasumber lintas sektor, seperti TNI, Kemendikdasmen, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, hingga Kementerian Hukum dan HAM.
Setelah menyelesaikan pelatihan, para kepala sekolah akan kembali ke daerah masing-masing yang sekaligus menjadi lokasi penempatan tugas mereka.
Mereka juga akan terlibat dalam proses persiapan menjelang pembukaan Sekolah Rakyat secara serentak yang dijadwalkan pada 14 Juli 2025. Program ini menargetkan pembukaan di 100 lokasi tahap awal, dengan pemanggilan siswa dan dimulainya kegiatan belajar-mengajar pada hari yang sama.
Sumber: fraksidemokrat.com
