Jakarta, PR Politik (7/12) – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menegaskan bahwa kebijakan subsidi BBM harus benar-benar diarahkan kepada masyarakat kecil, termasuk para pengemudi ojek online (ojol), sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang mengizinkan pengemudi ojol tetap membeli BBM bersubsidi seperti Pertalite.
“UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 jelas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan subsidi BBM harus memastikan itu, terutama bagi kelompok masyarakat kecil seperti driver ojol,” kata Muh Haris di Jakarta, Kamis (5/12).
Menurutnya, subsidi BBM adalah bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap kelompok masyarakat rentan secara ekonomi. Ia menilai pengemudi ojol merupakan elemen penting dalam roda perekonomian yang berhak mendapatkan akses subsidi untuk menunjang penghidupan mereka.
“Kami di DPR akan terus mendorong agar subsidi BBM benar-benar sampai ke tangan rakyat kecil, termasuk para pengemudi ojol yang menjadi bagian penting dari ekosistem transportasi dan perekonomian masyarakat,” lanjut Haris.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk menghormati proses yang tengah berjalan dalam penyusunan aturan subsidi BBM oleh pemerintah. Haris meminta semua pihak untuk bersabar dan tidak terburu-buru memberikan penilaian sebelum kebijakan tersebut final.
“Pemerintah perlu waktu untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran. Saya percaya, dengan kajian yang matang dan pendekatan yang inklusif, aturan ini akan memberikan keadilan bagi semua pihak,” ujarnya.
Baca Juga: Abdul Fikri Faqih Desak Pemerintah Segera Fungsikan BPH untuk Haji 2026
Muh Haris mendorong pemerintah agar melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pengemudi ojol, dalam merumuskan kebijakan subsidi BBM. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menghindari gejolak di lapangan dan memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
“Subsidi BBM adalah hak rakyat kecil, dan harus dikelola dengan prinsip keadilan. Kami akan terus mengawal agar kebijakan ini benar-benar berpihak pada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Muh Haris memastikan komitmennya untuk mengawal kebijakan BBM bersubsidi agar tidak hanya selaras dengan amanah konstitusi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kecil, terutama para pengemudi ojek online yang menggantungkan hidup mereka pada akses terhadap BBM bersubsidi.
Sumber: fraksi.pks.id
