Jakarta, PR Politik (18/11) – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Rabu (13/11/2024). Dalam pertemuan tersebut, Hekal menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Harapan kita ini kan, bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, di mana ibu dan bapak-bapak diamanatkan jadi pembantu-pembantu beliau tentu banyak harapan. Tax ratio naik, growth naik, malah cukup tinggi, kalau bisa FDI cukup tinggi, pemerataan tercapai, kurs dollar bisa turun, PMI bisa naik lagi, dan kesejahteraan bisa merata,” ujar legislator dari Partai Gerindra itu.
Mohamad Hekal menyoroti perlunya sinergi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian lainnya, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, untuk memastikan kebijakan strategis berjalan optimal. Salah satu fokusnya adalah pengelolaan bea cukai, terutama terkait impor bahan baku industri.
“Untuk menggerakkan dan mencapai ini semua memang harus ada kerja sama yang lebih intens dengan kementerian-kementerian lain terutama, misalnya perindustrian dan perdagangan. Karena ada satu komponen yang di tangan Kementerian Keuangan, yaitu terutama bea dari bea cukai yang selalu terkait. Di satu sisi kita pingin bea kita masuk, tetapi penerapan kebijakan ini sangat penting sekali,” jelasnya.
Hekal secara khusus menyoroti industri tekstil yang membutuhkan perhatian lebih. Ia mengusulkan pembebasan bea masuk untuk bahan baku seperti serat dan benang poliester demi mendukung sektor tersebut.
“Pelaku industri tekstil sarankan adalah bea masuk untuk serat dan poliester ataupun benang poliester bisa dibebaskan. Kok bahan baku di hulu malah kena bea, sedangkan di hilirnya relatif kendur. Kalau kita mau tumbuhkan industri, harusnya di hulu kita longgarin, di bawahnya kita ketatin,” tambah Hekal.
Selain itu, ia mengusulkan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pemberian insentif investasi berupa cashback 10 persen untuk pembelian mesin, sebagaimana pernah dilakukan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Terus ada lagi harapan-harapan, misalnya PPN bisa dikurangin. Malah ada yang menyinggung, dulu ada cashback untuk investasi mesin sebesar 10 persen di era Pak SBY, lalu subsidi bunga untuk bank untuk industri dan tekstil,” ujarnya.
Hekal juga meminta pemerintah untuk lebih fokus pada sektor ekonomi dan industri yang perlu ditingkatkan guna mencapai target pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan pentingnya penerapan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk mendukung penggunaan produk lokal dalam belanja APBN dan APBD.
“Dari periode Pak Jokowi, belanja APBN maupun APBD kalau bisa beli TKDN. Kita perlu memastikan ada gerakan afirmasi agar barang dalam negeri lebih banyak digunakan,” tegasnya.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu berharap, koordinasi yang lebih erat antar kementerian dapat menciptakan kebijakan yang selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sumber: fraksigerindra.id
