Bogor, PR Politik – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengoperasikan Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo, Kabupaten Bogor, yang telah mangkrak lebih dari sepuluh tahun. TPPAS ini dirancang sebagai fasilitas pengolahan sampah modern untuk empat kabupaten/kota.
“Lulut-Nambo ini tentu diperlukan langkah-langkah operasional yang cepat dari pemerintah provinsi, karena memang ini pemerintahan baru. Kita harapkan segera dilakukan percepatan, di antaranya mengoperasionalkan teknologi RDF,” ujar Menteri Hanif dalam kunjungannya ke lokasi.
Menteri Hanif menyoroti potensi besar penggunaan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) di TPPAS ini, mengingat dua industri semen besar di dekat lokasi siap menyerap hasil olahan tersebut sebagai energi alternatif. “Bangunan sudah ada, tinggal ganti mesin. Katakanlah 3–4 bulan sudah bisa dioperasikan. Lokasinya juga sangat dekat, hanya sekitar 4 kilometer dari Indocement, yang kapasitasnya lebih dari 1.000 ton per hari,” jelas Menteri Hanif.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, menyatakan bahwa Pemprov Jabar telah mengakhiri kerja sama lama terkait proyek TPPAS Lulut-Nambo sejak 22 Juli 2025. Saat ini, pihaknya sedang melakukan audit aset bersama BPKP Jabar.
Ai menambahkan bahwa Pemprov akan segera merumuskan mekanisme kerja sama baru sesuai arahan Menteri Hanif. Ia juga membuka peluang untuk menggandeng PT Indocement sebagai mitra strategis, meskipun perusahaan tersebut tidak lolos dalam lelang sebelumnya. “Kami berharap dengan arahan Pak Menteri, karena ini kedaruratan, mekanisme kerja sama bisa dibuat lebih sederhana. Indocement sangat mungkin menjadi mitra, meskipun pada lelang KPBU sebelumnya mereka tidak lolos,” pungkas Ai.
sumber : Kemenlh RI
