Jakarta, PR Politik – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa belanja negara, baik melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) maupun transfer ke daerah (TKD), adalah instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan di seluruh Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk membahas RUU APBN Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan pada Selasa (2/9). “APBN melalui belanja K/L dan TKDD menunjukkan upaya untuk terus melakukan redistribusi dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menkeu.
Dalam RAPBN 2026, alokasi belanja K/L dan TKDD per kapita bervariasi antarwilayah, disesuaikan dengan karakteristik, tantangan, dan potensi masing-masing. Sumatera memperoleh Rp6,5 juta per kapita, Kalimantan Rp8,5 juta, Sulawesi Rp7,3 juta, Jawa Rp5,1 juta, Bali–Nusa Tenggara Rp6,4 juta, dan Maluku–Papua mendapatkan alokasi tertinggi sebesar Rp12,5 juta per kapita. Alokasi ini akan mendukung program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Pemerintah juga menyiapkan TKD 2026 sebesar Rp650 triliun untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, operasional, dan pelayanan publik seperti sekolah serta puskesmas. Dana ini terdiri dari berbagai komponen, termasuk Dana Bagi Hasil (Rp45,1 triliun), Dana Alokasi Umum (Rp373,8 triliun), Dana Alokasi Khusus (Rp155,1 triliun), Dana Otsus (Rp13,1 triliun), Dais DIY (Rp0,5 triliun), Dana Desa (Rp60,6 triliun), dan insentif fiskal (Rp1,8 triliun).
Kebijakan TKD diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, termasuk memperhatikan Undang-undang Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Dana Istimewa DIY, serta Dana Desa yang menopang pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Dengan sinergi belanja pusat dan daerah ini, program prioritas pemerintah diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
sumber : Kemenkeu RI
