Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, menyoroti rendahnya pertumbuhan kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah melambatnya penyaluran kredit perbankan nasional.
Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat transmisi kredit produktif ke sektor riil, khususnya UMKM yang disebutnya sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
“Perlu langkah tegas dari pemerintah yang mendorong transmisi kredit produktif. Saya ingin menekankan bahwa ini bukan semata soal bunga atau target angka kredit. Ini soal keadilan dan komitmen,” ujar Marwan kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).
Marwan menekankan peran strategis UMKM yang kini jumlahnya telah melampaui 64 juta unit usaha. Sektor ini menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi hingga 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, akses pembiayaan dengan bunga yang wajar masih menjadi tantangan utama bagi para pelaku UMKM.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali sejak awal 2025 hingga mencapai 5,25 persen per Juli, penurunan ini belum sepenuhnya dirasakan oleh sektor riil. Rata-rata suku bunga kredit dari bank umum masih berada di angka 9,16 persen. Bahkan, suku bunga dasar kredit (SBDK) untuk segmen mikro di sejumlah bank besar seperti BRI dan Mandiri masih bertahan di atas 13 persen.
“Ketika negara meminta UMKM menjadi motor pemulihan ekonomi, maka negara juga harus hadir menyediakan jalur pembiayaan yang berpihak,” tegas Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu.
Lebih lanjut, Marwan mendorong adanya sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan guna mengatasi hambatan dalam transmisi kredit ke sektor produktif. Ia menyarankan agar Bank Indonesia memastikan penurunan suku bunga benar-benar menjangkau sektor riil, sedangkan OJK diminta mempercepat regulasi penilaian risiko UMKM secara proporsional.
Sementara itu, Kementerian Keuangan dinilainya dapat berperan lebih aktif dengan memperluas skema penjaminan kredit serta memberikan insentif fiskal kepada bank yang serius menyalurkan pembiayaan ke sektor mikro.
“Tidak kalah penting, perbankan nasional juga harus mulai mengubah paradigma. Sudah saatnya mereka menempatkan UMKM sebagai mitra pembangunan, bukan semata nasabah risiko tinggi. Bank pembangunan daerah, bank syariah, dan bank BUMN seharusnya menjadi lokomotif dalam penyaluran kredit UMKM, bukan sekadar institusi yang mengejar keamanan portofolio,” ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut.
Ia menegaskan bahwa memperkuat pembiayaan UMKM merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan perekonomian yang inklusif dan merata. Kredit produktif bagi sektor ini bukan hanya sekadar kebijakan preferensial, melainkan investasi jangka panjang demi masa depan bangsa.
“Ini bukan soal preferensi kebijakan, tapi soal tanggung jawab,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Marwan menegaskan komitmennya terhadap arah pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa UMKM membutuhkan akses, permodalan, dan kemudahan yang diberikan oleh negara.
“Dari situ, mereka akan berjalan sendiri, menghidupkan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan menjadi lokomotif ekonomi bangsa,” pungkasnya.
Sumber: fraksidemokrat.com
