Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, memberikan tanggapan atas pelantikan Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo Subianto.
Maman mengapresiasi langkah Presiden yang membentuk kementerian baru khusus menangani penyelenggaraan haji dan umrah. Menurutnya, kehadiran kementerian ini menandai keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah. Namun, ia mengingatkan agar amanah besar tersebut tidak tercoreng praktik korupsi.
“Kami tentu menyambut baik lahirnya Kementerian Haji dan Umrah. Tetapi yang lebih penting, jangan sampai kementerian ini terjebak pada masalah klasik, yakni korupsi. Kasus korupsi kuota haji yang terjadi pada tahun 2024 harus menjadi peringatan keras. Itu tidak boleh terulang kembali,” tegas Maman di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi masalah agama, sosial, dan pemberdayaan umat, Maman menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat. Ia menyebut, praktik korupsi dalam pengelolaan haji bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menyakiti perasaan umat Islam yang menunaikan rukun Islam kelima dengan penuh pengorbanan.
“Setiap tahun jutaan umat Islam menabung selama bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci. Ketika ada penyalahgunaan kuota atau penyimpangan anggaran, itu artinya negara gagal melindungi hak jemaah. Kami tidak ingin hal itu terjadi lagi,” ujarnya.
Maman juga menekankan agar penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan jemaah. Hal itu mencakup manajemen kuota, sistem digitalisasi pendaftaran, transparansi biaya, penyediaan akomodasi dan transportasi yang layak, hingga penguatan layanan kesehatan.
“Jemaah haji harus berangkat dengan tenang dan kembali dengan selamat. Negara berkewajiban memastikan semua aspek perjalanan dan ibadah berjalan lancar. Untuk itu dibutuhkan tata kelola yang profesional, bukan sekadar seremoni atau kepentingan politik,” kata politisi asal Jawa Barat IX tersebut.
Selain itu, Maman mendorong sinergi antara pemerintah, DPR, ormas Islam, dan masyarakat sipil dalam mengawal penyelenggaraan haji. Menurutnya, pengawasan publik yang kuat merupakan kunci agar kementerian baru ini tetap berada di jalur yang benar.
“Kami di DPR siap bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam membangun sistem penyelenggaraan haji yang bersih. Namun, kami juga akan menjadi mitra kritis agar setiap rupiah dan setiap kuota haji digunakan sepenuhnya untuk kepentingan jemaah,” pungkasnya.
Maman berharap, hadirnya Kementerian Haji dan Umrah dapat meningkatkan kepercayaan umat terhadap penyelenggaraan ibadah haji serta menjadikan Indonesia contoh negara yang sukses mengelola ibadah haji secara modern, transparan, dan bebas korupsi.
Sumber: fraksipkb.com
