Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, mendesak agar kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap mantan pemain sirkus Taman Safari Indonesia segera diselesaikan melalui jalur hukum. Ia menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam setiap dugaan pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara.
“Kasus ini terkatung-katung selama 28 tahun. Negara tidak boleh abai. Kami minta proses hukum berjalan demi keadilan korban,” ujarnya, Rabu (23/4/2025).
Mafirion mengungkapkan bahwa laporan mengenai kasus ini telah tiga kali disampaikan ke Komnas HAM sejak tahun 1997. Meski Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan adanya pelanggaran HAM, rekomendasi tersebut terkesan diabaikan.
“Fungsi Komnas HAM dipertanyakan jika rekomendasinya tidak ditindaklanjuti,” kritiknya.
Ia mendorong Komnas HAM untuk segera melakukan investigasi ulang dan membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Tim Pencari Fakta agar penanganan kasus ini tidak berhenti pada sorotan media semata.
“Jangan hanya viral karena emosi. Butuh tindakan nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mafirion menilai upaya mediasi dalam kasus ini sudah tidak memungkinkan untuk ditempuh. Ia menilai pihak pelaku menunjukkan sikap tidak peduli dan sulit untuk diajak menyelesaikan masalah secara damai.
“Pelaku tanpa hati nurani tak bisa diajak berunding. Hukum satu-satunya jalan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa tuntutan para korban bukan semata soal ganti rugi senilai Rp3,1 miliar, tetapi lebih sebagai perjuangan untuk mengembalikan harkat dan martabat mereka sebagai manusia.
“Ini soal harga diri yang nilainya lebih tinggi,” tambahnya.
Mafirion juga meminta agar pemerintah memberikan pendampingan psikologis kepada para korban, mengingat dampak trauma yang mereka alami selama bertahun-tahun.
“Trauma mereka abadi. Negara wajib hadir,” tandasnya.
Dalam audiensi dengan Komisi XIII DPR RI, para mantan pemain sirkus mengaku mengalami penyiksaan fisik selama bekerja di Taman Safari, termasuk disetrum dan dipukul. Kasus ini menjadi sorotan publik dan dinilai sebagai ujian nyata bagi komitmen negara terhadap penegakan HAM.
Sumber: fraksipkb.com
